PEDOMANRAKYAT,WATAMPONE - DPRD Kabupaten Bone gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan pemerintah yang melibatkan sejumlah SKPD guna menindaklanjuti BBM solar subsidi yang selama ini susah didapatkan nelayan di Kabupaten Bone.
Maksud dan tujuan RDPU ini agar bisa direspon keluhan para pemakai BBM yang bersubsidi khususnya para nelayan dan petani di Kabupaten Bone.
Hadir dalam RDPU Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Nelayan Purse Seine (ANPS) Kabupaten Bone dan Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (SNNU), Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Kepala Dinas Koperasi Usaha kecil dan menengah, Dinas Perindustrian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.
Rapat tersebut dipimpin ketua Komisi II, A.Muh. Idris Rahman, didampingi wakil ketua DPRD kabupaten Bone, Selasa (12/12/2023).
Ketua HNSI Bone Muh. Ilyas mengatakan, sebenarnya kami bisa demo sesuai keinginan kami, namun untuk apa, justru kami ini mengadu di DPRD sebagai wakil rakyat,” katanya.
Dewan pembina nelayan Bone Budiman mengatakan, kejahatan yang berkembang, ada modus rekomendasi, ada modus SPBU, akan diperbaiki aturan PP Migas yang ada.
Budiman menyarankan untuk dibentuk tim komisi pengawasan agar dugaan-dugaan seperti ini bisa dikendalikan yang namanya spekulasi.
“Kalau solar di Bone, saya tahu semua ada kronologisnya, baik dari permainan antara oknum SPBU maupun dari oknum petugas yang diduga membekingi permainan ini,” papar Budi.
Selanjutnya, Yus mewakili aspirasi BBM subsidi mengatakan, tolong hadirkan Kapolres Bone, supaya oknum – oknum yang diduga membekingi pembelian solar subsidi sampai menyebabkan langkahnya BBM solar subsudi.
RDPU ini dihadiri Manager SPBU dan perwakilan kecuali Manager SPBU Mare dan Lapawawoi KS, agar bisa memberikan tanggapan dan jawaban atas langkahnya BBM solar subsidi yang ada di kabupaten Bone.
“Kalau solar di Bone, saya tahu semua ada kronologisnya. Baik dari permainan antara oknum SPBU maupun dari oknum petugas yang diduga membekingi permainan ini.” tambahnya
Di tengah perdebatan RDPU, peserta saling melontarkan kata-kata yang saling menyoroti antara satu dan yang lainnya.
“Langkahnya BBM subsidi ini, apakah ada penambahan atau memang ada pengurangan BBM solar subsidi sampai saat ini,” kata Wakil DPRD Bone.
“Kebijakan rekomendasi yang dipergunakan adalah harus lebih diperketat. Nelayan yang ada di kabupaten Bone ini, supaya diprioritaskan BBM bersubsidi,” tutur A. Purnamasari.
Selanjutnya, Bustanil Manager SPBU Kajuara Bone selatan mengatakan, bahwa bukan cuma dari nelayan saja mengeluh, namun juga dari kami dari pemilik SPBU.
“Kalau setiap di akhir tahun memang selalu dikurangi kuota BBM subsidi, dan kami dari SPBU tetap mengikuti peraturan yang ada,” katanya.
“Diharapkan kepada SKPD yang terkait supaya bisa dicek berapa nelayan yang menggunakan Kuota dan berapa juga kuota BBM subsidi yang kita terima dari PP Migas.
“Jangan sampai dipermainkan yang namanya rekomendasi yang selama ini yang dibuat instansi terkait,” kata Idris Rahman.
Lanjut dikatakan A Idris Rahman mengimbau bagi pihak yang mengeluarkan rekomendasi, sebelum mengeluarkan rekomendasi, harus membuat kesepakatan dulu kepada pihak SPBU yang dituju rekomendasi tersebut.
Andi Idris menambahkan, pihaknya akan mengupayakan untuk melakukan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur permasalahan ini.
Pihaknya akan berkonsultasi dengan Dirjen Migas dan pemerintah daerah karena itu kewenangan Pemda.
“Kami selaku penerima aspirasi, bila menemukan pelanggaran baik itu SPBU dan instansi terkait maka kami akan merekomemdasikan untuk diberikan sanksi,” tegas Andi Idris. (rur)
