Sejumlah rekanan yang berhasil ditemui mengungkapkan kekecewaannya dan berharap Pemprov Sulsel segera melakukan pembayaran, terlebih karena diakhir Tahun mereka sempat mencetak SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), bahkan ada SP2D yang telah tiba di Kantor
Kas Daerah, namun tidak di input ke rekening rekanan.
Salah satu rekanan yang bekerja di Dinas Pendidikan Sulsel mengatakan, berkas pencairannya telah masuk ke Badan Keuangan Pemprov awal Desember 2023, namun setiap kali menanyakan perkembangan berkas tersebut, selalu mendapat jawaban sudah terproses dan
sudah masuk antrian, namun semua ini hanya alasan belaka.
Hal yang sama diungkapkan rekanan yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Sulsel, mereka juga menyesalkan sikap Pemprov Sulsel yang tetap membiarkan pekerjaan terus berjalan namun tidak siap membayar.
Mereka bahkan mengancam akan melakukan demo besar besaran jika
tidak ada kepastian kapan mereka dibayar.
Informasi yang dihimpun di Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Sulsel, menyebutkan gagal bayar itu terjadi akibat adanya devisit anggaran di tahun 2023, dan dalam waktu dekat akan segera diselesaikan (*dm)
