PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR -- Kegiatan Penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota MPR RI Dr. H. Ajiep Padindang, SE.,MM, berlangsung, Rabu (24/01/2024) di RM. Ulu Juku’ 2 dan Café Langit Jl. Ujung Pandang No. 2 Bulo Gading Makassar.
Mengusung tema “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia”, kegiatan ini diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Ujungpandang dan Kecamatan Mamajang, dengan pembicara utama yakni Dr. H. Ajiep Padindang, SE.,MM di dampingi narasumber Andi Amir Hamsah, SH.,MH.
Di hadapan peserta Ajiep Padindang, menjelaskan aturan dan kebijakan di Bidang Politik dan Pemerintahan yang saat ini berlaku dan diterapkan.
"Harus kita akui, demokrasi di Indonesia pada dasarnya sistemnya sudah bagus yang di dasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku saat ini, ditambah dengan kelembagaan pemerintah yang mensupport terwujudnya demokrasi,” ujar Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan.
Ajiep Padindang menambahkan, kondisi saat ini semakin terbuka dengan adanya media dan lembaga kemasyarakatan untuk mengawasi demokrasi berjalan.
"Namun harus kita akui dengan segala perangkat aturan dan kelembagaan serta kehadiran partisipasi masyarakat untuk membangun demokrasi di Indonesia, tentu masih banyak pula ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, ditandai dengan banyaknya sorotan dan keluhan masyarakat yang terkait dengan Pilpres dan Pilkada karena saratnya kepentingan banyak orang," kata Senator Senayan dua periode ini.
Sementara Narasumber Andi Amir Hamsah, SH, MH. saat menyajikan materi tentang demokrasi di Indonesia, banyak menyoroti fenomena prilaku masyarakat dan lembaga politik di Indonesia dalam menyikapi kegiatan terkait demokrasi.
“Sistem aturan dan kelembagaan demokrasi sudah bagus, namun pelaksanaan sistem tersebut masih kurang maksimal dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkannya, karena masih tingginya kepentingan pribadi dan kelompok pihak-pihak yang terkait, sehingga dalam pelaksanaan hajatan demokrasi di Indonesia masih menuai sorotan negatif dari masyarakat dan media,” tutur A2H singkatan Andi Amir Hamsah.
Lebih dalam Andi Amir menekankan Partai Politik yang diharapkan menjadi garda terdepan untuk memberikan pembelajaran dan pencerdasan politik pada masyarakat justru cenderung tersandera oleh kepentingan kekuasaan.
“Terlihat pula cara-cara transaksional dalam hajatan demokrasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat, fenomena ini menjadi rahasia umum dan cenderung berlangsung dari pemilu atau pilkada selama kurun waktu dua dekade terakhir, sehingga apa yang diharapkan menjadi tujuan membangun demokrasi dengan segala perangkatnya menjadi samar-samar dan tidak ideal," sambung Andi Amir Hamsah.
Saat sesi dialog, Faisal salah satu tokoh masyarakat dari Kecamatan Mamajang mempertanyakan apakah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melaggar hukum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mendengar hal itu, Ajiep Padindang menanggapinya bahwa hakim di MK semua orang terpelajar dan sudah teruji.
“Maka menurut keyakinan hakim putusannya itu sudah benar. Kemudian ada mahkamah kehormatan hakim dibentuk dipimpin oleh anggota DPD RI yang bernama Prof. Jimly Assihiddiqie (pakar hukum tata Negara) menyatakan secara etika tidak benar tapi bukan secara normal hukum,” jelas Ajiep Padindang seraya menambahkan secara normal hukum keputusan MK benar soal usia, itu artinya tidak melanggar konstitusi.
Diakhir kegiatan Ajiep Padindang mengajak tokoh-tokoh masyarakat di dua kecamatan untuk berfoto bersama yang dilanjutkan ngobrol-ngobrol santai sembari menikmati minuman dan makanan yang tersaji. (rk)
