Dari informasi yang berhasil dihimpun, saat ini banjir di Luwu Utara menggenangi Desa Lewewe, Desa Lembang- Lembang, Desa Muktisari dan Desa Beringin Jaya di Kecamatan Baebunta Selatan.
Kemudian di Kecamatan Malangke Barat banjir merendam sebagian besar wilayah Desa Pombakka, Desa Wara dan Desa Limbong Wara.
Sementara di Kecamatan Malangke, setidaknya 7 desa ikut terdampak, yakni Desa Tolada, Desa Girikusuma, Desa Putemata, Desa Pettalandung, Desa Tingkara, Desa Malangke dan Desa Pattimang.
Tak terhitung kerugian warga akibat bencana ekologis yang kerap terjadi dan berlangsung dalam waktu lama. Sayangnya belum ada solusi kongkrit dari pemerintah dan pihak terkait.
Perhatian Publik
Musibah banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini mendapat perhatian dari banyak pihak.
Tak terkecuali dari Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Dr Abdul Talib Mustafa.
Menurut Talib, banjir di Luwu Utara bukan masalah yang sederhana dan perlu penanganan yang sifatnya menyeluruh dan jangka panjang.
“Ini masalahnya tidak sederhana. Fakta seperti ini menjadi masalah yang kompleks bagi semua penduduk yang bermukim di semua daerah aliran sungai (DAS) Lutra, plus sarana produksi mereka seperti sawah, kebun, peternakan, dan sebagainya,” kata Talib, Senin, 13 Mei 2024.
Karena itu maka diperlukan penanganan yang menyeluruh dan jangka panjang untuk masalah ini.
“Paling tidak kepada mereka yang bakal jadi Bupati dan Wakil Bupati di Lutra ke depan harus sabar, konsern dan berjejaring penyelesaian masalah ini,” jelas dia.
Talib menambahkan, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani bencana banjir di Luwu Utara antara lain dengan melakukan studi dan pemetaan wilayah-wilayah yang rentan mengalami banjir.
“Yang kedua adalah pembuatan desain penanganan DAS yang terintegrasi dengan wilayah pengembangan pemukiman dan ekonomi baru di Luwu Utara,” tegasnya.
Talib menganjurkan agar jika sudah jadi, maka desain penanganan DAS Lutra harus sering diajukan ke jajaran Kementerian terkait.
“Lobby ke DPR RI khususnya kepada komisi terkait juga penting dilakukan untuk menjual gagasan ini,” tambahnya.
Selain itu, akademisi Universitas Indonesia Timur itu juga menganjurkan agar pemerintah setempat sudah harus mempersiapkan pemukiman sementara bagi penduduk terdampak.
“Persiapkan (juga) pemukiman sementara di wilayah-wilayah yang akan dikembangkan bagi penduduk terdampak,” tutupnya.(Hdr)
