PEDOMANRAKYAT, MAROS – Sidang kasus kematian Virendy Marjefy Wehantouw (19), mahasiswa jurusan Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FT Unhas) yang meninggal dunia secara tragis saat mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Diksar & Ormed) XXVII UKM Mapala 09 FT Unhas pada minggu kedua bulan Januari 2023, kembali dilanjutkan Rabu (24/07/2024) sore di Ruang Cakra Gedung Pengadilan Negeri (PN) Maros oleh majelis hakim yang dipimpin Firdaus Zainal, SH, MH.
Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sofianto Dhio, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros mendapat kesempatan mengajukan replik atau tanggapan atas nota pembelaan (pleidoi) yang telah dibacakan secara sendiri-sendiri oleh terdakwa Muhammad Ibrahim Fauzi dan Farhan Tahir serta tim penasehat hukumnya Dr. Budiman Mubar, SH, MH bersama Ilham Prawira, SH pada sidang sehari sebelumnya, Selasa (23/07/2024) petang.
Menanggapi pleidoi penasehat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan hajatan Diksar & Ormed XXVII UKM Mapala 09 FT Unhas ini legal karena adanya izin dari pihak universitas, jaksa berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai cacat administrasi, sebab selain SOP (Standar Operasional Prosedur) tidak pernah ditunjukkan di persidangan, juga rute atau jalur perjalanannya tidak sesuai dengan yang tertuang dalam proposal kegiatan.
Fatalnya lagi, ungkap Sofianto, terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Farid Sitepu di BAP Kepolisian yang diberikan di bawah sumpah menerangkan, tandatangannya yang tertera pada surat permohonan rekomendasi untuk mendapatkan izin kegiatan dari universitas dan surat pernyataan kesediaan bertanggungjawab, adalah tanpa sepengetahuannya dan telah dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Menurut jaksa, fakta persidangan menyebutkan jika terdakwa Muhammad Ibrahim Fauzi dalam jabatannya sebagai Ketua UKM Mapala 09 FT Unhas telah memerintahkan terdakwa Farhan Tahir selaku Ketua Panitia Diksar & Ormed XXVII UKM Mapala 09 FT Unhas untuk menandatangani surat-surat tersebut dengan cara discan dan tanpa sepengetahuan maupun seizin saksi Farid Sitepu (Dosen Pembina UKM Mapala 09 FT Unhas) yang saat itu sedang tugas belajar di luar negeri.
Selain beberapa hal tersebut diatas yang dapat menguatkan dalil cacat administrasi, jaksa mempersoalkan pula terkait jadwal kegiatan yang tertuang dalam proposal menyatakan pelaksanaan diksar setiap hari berlangsung hanya sampai sore jelang magrib pukul 18.00 Wita, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan aktivitas masih berjalan hingga malam pukul 22.00 Wita, dan bahkan ada evaluasi serta pemberian set (hukuman) di waktu sudah larut malam.
Sementara mengenai pernyataan penasehat hukum yang dalam pleidoinya menegaskan tidak ada kekerasan dan penghukuman pada kegiatan diksar ini, lagi-lagi Sofianti membeberkan sejumlah fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengakui jika semua peserta diksar tanpa terkecuali, termasuk almarhum Virendy, sering mendapatkan set (hukuman), dan untuk 1 set terdiri dari 9x push-up, 9x sit-up, serta 9x kengkreng.
