Jadi, pertanaman jagung sebenarnya mampu membuka lapangan kerja bagi warga desa. Mereka tidak perlu melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan yang belum pasti. Di desa, tidak diperlukan keterampilan dan pengetahuan khusus berkenaan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Mereka cukup mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka yang terbiasa pada satu pekerjaan tertentu.
Kenyataannya, di desa kini dipenuhi oleh para pemuda yang putus sekolah yang masih mau ke gunung dan ladang untuk mengerjakan pertanaman jagung. Jika tidak, tenaga kerja dari luar desa terpaksa didatangkan. Di Desa Kanca misalnya, anak-anak muda lebih banyak sudah meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu. Yang ada di desa hanyalah orang-orang tua, para lansia, dan juga anak-anak sekolah dasar. Di ruas jalan desa pada jam-jam tertentu tampak sepi dan lengang. Warga desa yang masih kuat bekerja sudah di ladang-ladang jagung mereka. Jumlah warga yang beberapa orang — terutama lansia — nanti saya jumpai saat salat berjamaah di masjid pada saat zuhur tiba. Jumlah yang agak banyak pada saat salat berjamaah magrib dan subuh karena mereka sudah kembali dari ladang.
Lingkaran setan
Usaha pertanaman jagung bukannya tidak menimbulkan masalah. Persoalan yang muncul menjelang tanam misalnya, terkait dengan penyediaan bibit. Bibit itu pun harus berlabel tertentu. Harganya menurut informasi yang saya peroleh untuk 20 kg harganya Rp 2 juta. Bahkan ada yang sampai Rp 2,5 juta. Itu berarti 1 kg dilabeli Rp 200.000 yang dikemas sebesar bungkus mie instan.
Bandingkan saja dengan harga jagung sekarang yang dipatok katakanlah Rp 4.000 per kg atau Rp 400.000/100 kg. Untuk setara 20 kg bibit, harus dilego 500 kg jagung. Bandingkan saja pupuk 1 kg Rp 200.000, sementara jagung 1 kg hanya Rp 4.000. Begitu timpang. Belum lagi upah kerja per orang, bisa mencapai 25 kg jagung atau setara Rp 100.000.
Persoalan pascapanen pun tidak kurang menimbulkan biaya tinggi. Ongkos mengangkut jagung satu truk Rp 1 juta. Hitung saja berapa puluh ton jagung diangkut dikalikan dengan tarif sekali angkut. Yang untung pemilik truk. Jarak angkut pun tidak lebih dari 7-8 km dari hutan nun jauh dari desa.
Untuk merontokkan biji jagung berpisah dengan tongkolnya yang orang Bima sebut dengan “tarese” seorang petani jagung harus merogoh koceknya Rp 200.000 per 10 karung. Hitung saja berapa karung yang harus dipisahkan biji jagung dari tongkolnya.
Mesin ‘tarese’ ini hanya memerlukan sandaran, yakni satu unit truk bak terbuka yang sudah tua. Yang penting mesin “tarese” bisa sampai ke lokasi. Di Desa Kanca saja, ada pemilik yang memiliki 2 unit mesin ini. Namun satu dioperasikan di Calabai, Tambora, satu lainnya di Desa Kanca.
Peluang ini terbuka bagi masuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jika pemerintah desa memiliki kreasi dan inovasi. BUMDes ini dikelola oleh satu tim khusus yang diawasi ketat. Manajemennya harus dilakukan secara profesional. Bayangkan berapa banyak produksi jagung di Desa Kanca misalnya. Bisa mencapai ratusan ton. Artinya, “tarese” BUMDesa melayani kebutuhan warga Desa Kanca sendiri.
Jika ini berhasil, desa akan menjadi percontohan bagaimana desa menyediakan sarana sosial dan bisnis untuk warganya. Tentu saja dikelola secara profesional dan akuntabilitas tinggi dengan memperhitungkan biaya pemeliharaan dan yang meringankan. Jangan sampai BUMDesa menjadi ladang korupsi baru.
Ketika usaha mesin ‘tarese’ ini sukses, bisa membuka usaha baru. Misalnya, usaha pengangkutan desa kecil-kecilan yang melayani masyarakat yang memerlukan angkutan untuk mengangkut orang atau jagung dan dibanderol dengan biaya yang terjangkau dan murah. Boleh mengangkut jagung dan orang, sesuai peruntukannya.
Dalam praktiknya, petani jagung kita termakan promosi gombal pengusaha, baik pengusaha jagung maupun pupuk serta bibit. Yang diiming-imingkan keuntungan yang melimpah ruah, tetapi tidak pernah dibayangkan ruginya yang memang sengaja disembunyikan karena merupakan rahasia perusahaan. Ini merupakan bentuk ketidakadilan informasi yang akhirnya menjebak petani jagung sendiri.
Dari kalkulasi dasar, terlalu banyak biaya yang dipikul petani. Dia harus membeli bibit, pupuk, dan juga berutang dalam bentuk kredit. Dana itu habis untuk seluruh komponen proses produksi, mulai dari penyiapan lahan hingga proses akhir hingga penjualan hasil. Semua simpulnya tidak ada yang gratis. Memerlukan dana. Jika dihitung-hitung, petani dengan produksi berlimpah mungkin masih bisa sedikit bernapas lega. Tetapi yang produksinya tidak memadai, malah tertimbun hutang. Ini lagu yang sudah kerap dalam lara petani jagung.
Namun demikian, adanya hutan percontohan di Mada Nangga dan Mada Singgi diharapkan lagu lara itu tidak terdengar lagi. Untuk proyek penanaman kembali hutan gundul dengan tanaman produktif, belum terlambat dilakukan lagi. Namun harus ada keseriusan dan fokus. Menanam kembali hutan dengan pohon produktif rasanya jauh lebih menguntungkan, meskipun untuk menikmatinya memerlukan waktu. Jika penanaman kembali hutan ini sedang maksimal, jelas akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi NTB bisa menjadi contoh yang layak ditiru. Datanglah menengok penanaman hutan di sana. (*)
