-3 yang berikutnya adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang pertama adalah memungut PPH 21 bagi pegawai negeri City PNS penerima Pembayaran jasa pelayanan selain BPJS pada RSUD tahun 2017 dan 2018 kemudian pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka penanganan keadaan siaga darurat covid 19 pada Dinas Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 kemudian ada pengelolaan alat dan mesin pertanian pada UPTD pengeluaran agribisnis pertanyaan Kabupaten Maros 2020-2023 adalah melakukan pemotongan kepada tenaga kesehatan atas penerimaan jasa klaim BPJS namun tidak menyetorkan PPH 21 tapi disimpan di rekening pribadi dengan memasukkan slip setoran lem BPJS seolah-olah telah dibayar kemudian juga menjual dan menyewakan barang milik negara namun tidak disetorkan khas negara ini sebenarnya modus ukurannya sangat kasar ya jadi betul-betul niatnya sudah ada daripada tersangka ini Kemudian untuk keterangan yang
Tahap 1 ada 5 LP kemudian persiapan kirim berkas 7 LP kemudian yang sementara masih memerlukan perhitungan kerugian keuangan negara dan 16 LT kemudian masih dalam saraf penyidikan ada lima RT kemudian daftar tersangka seperti para Insan media atau
Karena dua masih ada di LP tersangkut perkara lainnya kemudian yang satu ada di Papua Dalam kondisi sakit kita penyidik juga sudah mengirimkan tim ke sana untuk pemeriksaan lanjutan kemudian Yang satu masih dengan perkara yang lain masih dalam proses pemeriksaan kemudian dari total itu ada pemeriksaan saksi dan ahli ada 453 orang sakti dari ketiga LP tersebut juga ada 12 orang ahli yang kita minta keterangan
“kemudian Barang bukti yang sudah kita Sita ini seperti yang terlihat di depan kita ini ada 350 dokumen 14 unit kendaraan roda empat nanti kita lihat semua di terbelah di lapangan kemudian ada 10 unit kendaraan roda dam truk merk Hino udah kerja Nissan kemudian ada 8 unit forklift truck merk Sumitomo Me dan CCM kemudian ada satu unit handphone tidak boleh laptop kemudian uang tunai sekitar setidak di es sebesar 2 miliar 295 juta
” gimana pengamatan uang negara ada 8 miliar 73 juta hasil dengan warga negara PKN yaitu ada sekitar 25 juta 464 kurangi
” 25 miliar lebih kemudian ini potensi kerugian keuangan negara ini 59 miliar lebih enggak total nilai
kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung adalah sekitar 84 miliar lebih kemudian pasal yang kami perkenalkan kepada para pelaku yaitu pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak tidak korupsi diuntungkan pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dengan penjara hukuman minimal 1 tahun ya dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup dalam apalagi ada kondisi darurat dengan benda minimal 200 juta dan maksimal 1 milyar rupiah.
tapi karena ada kondisi covid itu berarti kita kaitkan dengan kondisi darurat yaitu bisa seumur hidup demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan pada teman-teman media tentang apa yang sudah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan di provinsi khusus dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi selain tindak pidana lain yang sudah saya Expose beberapa hari yang lalu demikian rekan-rekan makasih
Makanya ada berapa terus siapa saja yang terlibat dan kerjanya seperti apa
Terus kemudian sementara masih dalam tahap perhitungan kerugian negara nanti setelah itu ada penetapan tersangka lainnya tapi pastikan bahwa kalau profit itu kondisi darurat dan itu ancaman hukumannya bisa seumur hidup, Satu tersangka covid Makassar 1 orang Tersangka covid ini adalah kadis sosial, bukan kasus kontainer yang teman-teman sampaikan tadi
Kotak itu kontainer kontainer Bukan ini bukan ini izin menambahkan tersangka yang ada di belakang ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda itu terbagi 3 kriteria ada yang kategori pembangunan fisik, pembangunan fisik seperti jalan Bangunan ada kategori perbankan kemudian yang ketiga ada covid 19. (And)
