PEDOMANRAKYAT, PINRANG - Logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Pinrang, secara resmi dilepas Ketua KPU Pinrang, Muh Ali Jodding, didampingi Penjabat Bupati Pinrang, Ahmadi Akil bersama unsur Forkopimda lainnya bertempat di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang, Ahad (24/10) kemarin.
Kegiatan ini menandai dimulainya distribusi logistik ke seluruh wilayah di Kabupaten Pinrang, sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Pilkada serentak, 27 November mendatang.
Untuk diketahui, jumlah TPS yang ada di Kabupaten Pinrang sebanyak 665 TPS yang tersebar di 109 Desa/Kelurahan, terbagi di 12 kecamatan yang ada.
Pada kesempatan itu, Pj Ahmadi mengapresiasi jajaran KPU Kabupaten Pinrang atas dedikasinya dalam menjalankan tahapan-tahapan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Presiden hingga Pilkada ini.
"Kerja-kerja marathon yang dilakukan oleh KPU Pinrang menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Pinrang," kata Pj Ahmadi.
Pj Ahmadi mengatakan, pelaksanaan Pilkada ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
"KPU tidak dapat bekerja sendiri. Sinergitas antara penyelenggara pemilihan, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan kondusif," ujarnya.
Pj Ahmadi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada aparat keamanan TNI dan Polri serta seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung penyelenggaraan tahapan Pilkada ini.
"Keterlibatan semua elemen menjadi kunci untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif," kata Pj Ahmadi.
Pj Ahmadi berharap, partisipasi masyarakat dalam Pilkada kali ini dapat meningkat dibandingkan pada Pemilu sebelumnya. Partisipasi aktif masyarakat, kata Ahmadi, sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas.
Sementara Ketua KPU Pinrang, Ali Jodding mengungkapkan, dalam proses distribusi logistik ini tetap melibatkan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri, yang tujuannya untuk memastikan keamanan logistik tiba di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga kembali ke KPU untuk proses rekapitulasi.
"Distribusi logistik ini merupakan tahapan krusial yang membutuhkan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, agar seluruh logistik dapat sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik," ujar Ali. (busrah)
