PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Di tengah harapan akan kepemimpinan yang bersih dan inspiratif, pernyataan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan, Brigadir Jenderal Polisi Budi Sajidin, menciptakan gelombang keprihatinan di masyarakat.
Ia mengungkapkan, Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, pernah mengakui penggunaan narkotika saat menjalani tes wawancara Pilkada beberapa waktu lalu.
Pernyataan ini, yang disampaikan Jumat, 6 Desember lalu, merujuk pada hasil tes narkotika awal yang menunjukkan indikasi positif.
Brigjen Budi menyebutkan, pihaknya kemudian meminta agar dilakukan tes ulang untuk memastikan keakuratan hasil tersebut. Namun, pengakuan Suhartina menjadi sorotan tajam, khususnya di tengah ekspektasi masyarakat terhadap figur publik yang seharusnya menjadi panutan.
Reaksi keras datang dari berbagai pihak, salah satunya Farid Mamma, Direktur Pukat Sulsel. Ia juga dikenal sebagai tokoh masyarakat.
Dengan nada penuh kekecewaan, Farid Mamma menyoroti lemahnya pengawasan terhadap Wakil Bupati Maros oleh Chaidir Syam selaku Bupati, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terkait.
“Suhartina adalah seorang pemimpin. Seharusnya ia menjadi simbol perjuangan melawan narkotika, bukan malah memberikan contoh buruk seperti ini,” tegas pria berkacamata itu, disalah satu warkop di bilangan Opu Daeng Risadju (ex jalan Cendrawasih, red), Minggu, 08 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wita
Farid melanjutkan, peristiwa ini adalah cerminan kegagalan dalam membangun sistem pengawasan yang efektif, khususnya terhadap pejabat tinggi daerah.
Ia juga mendesak agar pemerintah bersikap transparan dan mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini, termasuk memberikan sanksi yang sesuai bila terbukti ada pelanggaran hukum.
"Jika tidak ada tindakan tegas, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah ?. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama pejabat yang masih terlibat narkotika," tambahnya.
Pengakuan Suhartina Bohari kini menjadi isu yang tidak hanya merusak citra pemerintahan Kabupaten Maros, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen dalam memberantas narkotika di tingkat lokal. Masyarakat berharap kasus ini menjadi momen refleksi dan perbaikan, bukan sekadar skandal yang hilang tanpa jejak.
Hingga saat ini, Suhartina belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Kepala BNN Sulsel tersebut. Namun, masyarakat dan aktivis terus menantikan langkah nyata dari pemerintah Kabupaten Maros dalam menanggapi isu yang mencoreng integritas pemerintahan ini.(Hdr)
