PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Isu penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat, memicu diskusi di berbagai kalangan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk meninjau dan mempertimbangkan penghapusan sistem yang telah lama digunakan ini.
Instruksi tersebut pun sampai ke daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Iqbal Najamuddin, menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan pusat jika sistem zonasi benar-benar dihapus mulai 2025 mendatang.
"Maka, ketika pemerintah pusat memberlakukan penghapusan sistem zonasi, kami di daerah akan mengikuti kebijakan tersebut," ujar Iqbal, saat ditemui di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Disdik Sulsel, Senin (09/12/2024).
Meski demikian, menurutnya, wacana ini masih dalam tahap awal tanpa dasar hukum yang jelas. "Belum ada legal standing berupa peraturan menteri yang dikeluarkan terkait hal ini. Saat ini, kami masih mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021," ungkapnya.
Mempersiapkan Perubahan
Kadisdik Sulsel memastikan pihaknya tetap menggunakan kerangka kerja jalur PPDB yang ada, seperti jalur afirmasi, zonasi, perpindahan orang tua, dan prestasi, untuk sementara waktu.
Namun, ia menegaskan, jika penghapusan zonasi disahkan, Disdik Sulsel akan menyesuaikan kebijakan yang baru pada pelaksanaan PPDB 2025.
"Kalau sistem zonasi dihapuskan, maka kami akan menunggu arahan dari Permendikbud yang baru. Saat ini, kami terus mempersiapkan segala kemungkinan," ujarnya.
Selain fokus pada sistem penerimaan siswa baru, Disdik Sulsel juga tengah berupaya keras mengatasi permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan, yang berdasarkan data Kementerian Pendidikan mencapai sekitar 140.000 anak.
Mengembalikan Anak Tidak Sekolah
Menurut Iqbal, indikator kinerja Disdik Sulsel memang menunjukkan, hanya 71 persen anak usia SMA yang bersekolah. Sisanya, sekitar 29 persen, dianggap sebagai anak tidak sekolah.
"Data ini sudah tervalidasi melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Angka ATS yang cukup besar ini menjadi perhatian utama kami," katanya.
Disdik Sulsel, bersama Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, intens melakukan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan ATS ke dunia pendidikan.
"Dinamikanya banyak, mulai dari memastikan keberadaan mereka di lapangan hingga memahami kebutuhan dan keinginan mereka untuk kembali sekolah," jelasnya.
Solusi Kolaboratif
Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah, mulai dari kabupaten, kota, hingga desa, untuk memvalidasi dan menangani data ATS. Sebagian dari mereka bahkan sudah kembali bersekolah melalui berbagai pendekatan kreatif.
"Solusi yang kami tawarkan termasuk pendidikan jarak jauh, pembelajaran virtual, hingga program khusus lainnya," tuturnya.
Ia berharap upaya ini dapat terus mendorong anak-anak yang putus sekolah untuk meraih pendidikan yang layak.
"Intinya, kami ingin mereka mendapatkan ijazah dan masa depan yang lebih baik," tandas Kadisdik Sulsel.
Dengan dinamika yang terjadi, Provinsi Sulawesi Selatan kini berada di persimpangan perubahan kebijakan, sembari berupaya memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas utama bagi semua anak.(Hdr)
