PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2025 dipastikan aman dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu defisit produksi.
Berdasarkan data amatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di awal tahun 2025, khususnya pada Januari dan Februari, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dampak El Nino memang sempat menyebabkan penurunan produksi pada awal tahun lalu. Namun, pemerintah melakukan intervensi dengan program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah), yang berhasil meningkatkan produksi beras Agustus-Desember 2024 hingga mencapai tambahan 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.
Arief menambahkan bahwa tren positif tersebut berlanjut pada awal tahun 2025.
Data BPS mencatat peningkatan produksi beras sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton,” tambah Arief.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp 12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, terutama di daerah-daerah sentra produksi beras.
Selain itu, ketersediaan pupuk bersubsidi juga dipastikan aman sepanjang tahun ini.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan total anggaran mencapai Rp 46,8 triliun.
“Pemerintah telah menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Mulai 1 Januari 2025, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi secara langsung. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan petani tidak lagi terkendala oleh birokrasi yang rumit,” jelas Arief.
Cadangan Beras Pemerintah Terjaga, Impor Dihentikan
Arief juga memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 2 juta ton. Stok ini disimpan di gudang-gudang milik Perum Bulog dan siap digunakan untuk menjaga kestabilan pasokan serta harga beras di dalam negeri.
“Dengan cadangan yang melimpah dan produksi yang terus meningkat, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada tahun 2025. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Arief.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen meningkat dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani serta memastikan harga yang adil di tingkat produsen.
Kementan pun meminta Perum Bulog untuk lebih maksimal dalam menyerap gabah hasil panen petani. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memastikan stok beras nasional tetap terjaga dengan baik.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, produksi beras nasional pada 2025 tidak hanya aman tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan baik,” tutup Arief.
Dengan berbagai upaya ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar terkait potensi defisit beras. Pemerintah terus bekerja memastikan ketahanan pangan nasional berjalan dengan baik dan berkelanjutan. (*)
