PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor menggelar aksi di kantor Bea dan Cukai pusat di Jakarta Timur dan juga di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2025).
Ketua Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor sekaligus Koordinator dan Penangggung Jawab Aksi, Kartika Dewantoro mengungkapkan dugaan keterlibatan Aiptu Imam Pamuji, seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinas di Polres Malang Kota, dalam pengawalan dan pembiaran bisnis rokok ilegal yang dikelola oleh CV Karunia Enam Delapan.
CV Karunia Enam Delapan, yang memproduksi rokok bermerek 68 di Sidoarjo, Jawa Timur, sebelumnya pernah diamankan oleh Bea dan Cukai Pasuruan dengan barang bukti berupa satu truk dan ratusan rokok ilegal tanpa pita cukai. Namun, Aiptu Imam Pamuji, yang diduga berperan dalam pembiaran dan pengamanan kegiatan tersebut, hingga kini belum diperiksa atau ditindak.
Dugaan pelanggaran lain oleh Aiptu Imam Pamuji,
Kartika Dewantoro menjelaskan, selain dugaan pembiaran dan pengawalan bisnis rokok ilegal, Aiptu Imam Pamuji juga diduga memiliki sejumlah mesin pembuatan rokok yang dititipkan kepada beberapa pihak di Malang. Mesin-mesin tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai merek rokok ilegal, termasuk Gondanglegi (GA) yang diproduksi oleh Hj. Sukarnam di Gondanglegi, Malang.
Kemudian Joyo Biru yang diproduksi oleh Hj. Anshori di Bantur, Malang. Lex dan Lea yang diproduksi oleh Hj. Mail di Gondanglegi, Malang.
Kartika menambahkan, hasil dari kegiatan ilegal ini diduga telah memperkaya Aiptu Imam Pamuji secara tidak wajar. Ia diketahui memiliki aset mewah, termasuk satu unit Mitsubishi Pajero putih mutiara dan sejumlah properti yang tersebar di Malang. Aset-aset ini jauh melampaui penghasilan seorang anggota Bintara Polri.
Kerugian Negara dan Pelanggaran Kode Etik
Kartika menegaskan bahwa kegiatan produksi dan peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan cukai tetapi juga membebani APBN. “Ini adalah kejahatan besar yang merusak pasar industri rokok patuh cukai, mengancam keberlangsungan usaha legal, dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal,” tegasnya.
