PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi resmi menandatangani kesepakatan perhajian (MoU) untuk musim haji 1446 H/2025 M. Penandatanganan ini dilakukan di Jeddah, Minggu (12/1/2025), oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah. Kesepakatan ini mencakup kuota haji Indonesia sebanyak 221 ribu jemaah.
"Alhamdulillah, kami baru saja menandatangani kesepakatan haji. Jumlah jemaah yang akan diberangkatkan pada 1446 H/2025 M mencapai 221 ribu orang," ujar Menag Nasaruddin Umar usai penandatanganan.
Proses ini turut dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, Wakil BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, serta sejumlah pejabat lainnya.
Pembagian Bandara dan Persiapan Finalisasi
Keberangkatan dan kepulangan jemaah akan dibagi melalui dua bandara utama di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 jemaah akan masuk melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan kembali melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sementara sisanya akan diberangkatkan dan dipulangkan dengan pola sebaliknya.
Menag Nasaruddin menegaskan pentingnya finalisasi persiapan haji agar pelaksanaan berjalan lancar. "Saya meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memberikan dedikasi penuh demi kesuksesan haji tahun ini," tuturnya.
Kuota Petugas dan Upaya Lobi
Indonesia juga mendapatkan kuota petugas sebanyak 2.210 orang, atau 1% dari total kuota jemaah. Namun, Menag mengupayakan penambahan kuota petugas untuk meningkatkan pelayanan.
"Kami terus melobi pihak Arab Saudi agar kuota petugas bisa ditambah demi kenyamanan jemaah," tambahnya.
Dalam MoU, terdapat klausul yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menyesuaikan jumlah petugas berdasarkan kebutuhan.
Aturan Keamanan dan Ketertiban
Kesepakatan ini juga mengatur keamanan selama musim haji. Jemaah diminta mematuhi peraturan Arab Saudi, terutama saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Aturan lain meliputi larangan membawa slogan politik, penggunaan perangkat fotografi secara sembarangan, hingga aksi yang mengganggu ketertiban umum.
"Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah selama di tanah suci," tegas Menag.
Kunjungan Menag untuk Optimalkan Pelayanan
Selain menandatangani MoU, kunjungan Menag ke Arab Saudi juga bertujuan menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji di Jeddah serta bertemu sejumlah pihak terkait.
"Fokus kami adalah memastikan jemaah haji Indonesia mendapat layanan terbaik. Semua akan dipersiapkan sejak dini," tutup Menag Nasaruddin Umar.
Dengan MoU ini, Indonesia optimistis mampu menyelenggarakan operasional haji 2025 secara optimal, demi kenyamanan dan keselamatan jemaah.(Hdr)
