“Kami membuka layanan kontak pengaduan yang langsung masuk ke saya dan saya jaga kerahasiaannya. Juga sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa ada 27 perubahan yang melakukan kegiatan tidak terpuji. Presiden katakan silahkan lakukan penindakan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya transparansi dan komitmen nyata dari pimpinan organisasi dalam menjaga dan meningkatkan integritas lembaga.
Ia menambahkan, keberhasilan membangun integritas bergantung pada pimpinan organisasi yang mampu memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi dalam mencapai tujuan organisasi.
“Penting bagi pimpinan untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi dalam mencapai tujuan organisasi. Jika kita bicara integritas, maka harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Pemahaman dan kesadaran itu harus melekat di setiap aspek organisasi. Saya menyebutnya sebagai kesadaran berintegritas. Itu adalah yang paling penting,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa integritas tidak dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal. “Integritas itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah khusus untuk integritas,” katanya.
Setyo optimistis bahwa dengan komitmen pimpinan dan budaya kesadaran berintegritas, berbagai lembaga akan mampu membangun budaya integritas yang matang dan menyeluruh dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.
Menurutnya, KPK tidak menjalankan peran sebagai pendamping, melainkan menerima masukan untuk koordinasi dan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki.
“KPK tidak melakukan pendampingan. Kami menerima untuk koordinasi dan mengkaji hal-hal yang perlu diperbaiki. Jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka akan ada pengurangan nilai dalam SPI. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut,” ujar Setyo Budiyanto. (*)
