Oleh : Bonifasius Rahayaan (Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang)
PADA era globalisasi dan kompleksitas sosial saat ini, kampus multikultural menjadi arena dinamis bagi praktik demokrasi yang penuh tantangan. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (UNIKAMA) sebagai salah satu kampus multikultural di Indonesia menghadapi dilema serius dalam menjalankan sistem demokrasi mahasiswa.
Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya minat mahasiswa untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Mahasiswa (BEM) maupun dalam organisasi mahasiswa lainnya (Ormawa).
Fenomena ini telah menyebabkan selama kurang lebih tiga periode kepengurusan BEM hanya terjadi aklamasi tanpa adanya pemilihan langsung, meskipun pihak kampus telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung partisipasi mahasiswa.
Ketidakpastian dalam demokrasi kampus UNIKAMA muncul dalam berbagai bentuk, seperti kebebasan berpendapat yang terjebak dalam batasan-batasan sensitifitas budaya, dominasi kelompok mayoritas yang menyisihkan suara minoritas, serta kurangnya ruang dialog yang inklusif.
Kampus yang seharusnya menjadi laboratorium demokrasi kerap menjadi medan konflik kepentingan di mana kebijakan institusional berhadapan dengan tuntutan mahasiswa untuk lebih diberdayakan.
Dalam hal ini, Bonifasius Rahayaan selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan berpendapat bahwa lemahnya antusiasme mahasiswa UNIKAMA yang berpartisipasi dalam demokrasi kampus juga bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya representasi dalam kepemimpinan mahasiswa.
Sikap apatis ini berakibat pada minimnya kompetisi sehat dalam pemilihan, yang seharusnya menjadi ajang belajar bagi mahasiswa dalam berdemokrasi.
Kurangnya sosialisasi, minimnya insentif bagi calon pemimpin mahasiswa, serta kurangnya motivasi untuk berorganisasi semakin memperdalam ketidakpastian demokrasi di kampus ini.
Lebih lanjut mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut menyinggung soal masa jabatannya, yang mana seperti halnya saya yang menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2023/2024 yang juga aklamasi pada saat itu.
Sementara itu, Hannah Arendt seorang filsuf pada abad Ke-20 memiliki pandangan yang unik dan mendalam tentang demokrasi. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pengalaman totalitarianisme pada abad ke-20, terutama Nazi Jerman dan Uni Soviet.
Ia melihat demokrasi sebagai proses yang dinamis dan menuntut keterlibatan aktif dari warga negara. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu dan representasi, tetapi tentang penciptaan ruang publik di mana orang dapat berbicara, bertindak, dan berpartisipasi secara bebas.
Demokrasi yang sejati, menurutnya, harus menolak sentralisasi kekuasaan dan memungkinkan pluralisme serta kebebasan politik.
Oleh karena itu, dari pihak lembaga yakni Pusat Pengembangan Potensi Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) sudah berupaya untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut seperti melakukan Sharing Session bersama ormawa yang dihadiri oleh seluruh ketua Ormawa, di Gedung Pascasarjana ruang A1, Unikama, Selasa (21/01/2025).
Dimana kegiatan itu bertujuan untuk menyiapkan Kepemimpinan Ormawa yang sehat dan berdaya saing. Dengan beberapa point penting sebagai berikut: (1) Unikama Enterpreneurship Corner, (2) Akreditasi Ormawa, (3) LKMM Soft Skill, (4) Boot Camp PKM, dan (5) Ormawa Award 2025. Lebih jelasnya : (https://malangretro.com/2025/01/27/sharing-session-ormawa-universitas-pgri-kanjuruhan-malang-unikama-masa-bakti-2023-2024/).
Di tengah ketidakpastian ini, terdapat peluang untuk membangun demokrasi kampus yang lebih adaptif dan inklusif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat dialog lintas budaya melalui forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen kampus. Selain itu, penting bagi kampus untuk mengembangkan kebijakan partisipatif yang memungkinkan mahasiswa berkontribusi secara nyata dalam pengambilan keputusan.
Mendorong literasi demokrasi juga menjadi kunci dalam mengatasi ketidakpastian ini. Dengan memahami nilai-nilai demokrasi secara lebih mendalam, mahasiswa dapat lebih bijak dalam menavigasi perbedaan serta mengembangkan budaya diskusi yang sehat dan produktif.
Kampus multikultural seperti UNIKAMA harus menjadi wadah di mana demokrasi tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga praktik yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika zaman.
Pada akhirnya, demokrasi dalam ketidakpastian bukanlah tanda kegagalan, melainkan peluang untuk terus berinovasi dalam membangun sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif, kampus multikultural dapat menjadi model demokrasi yang relevan bagi masyarakat luas. (*)
