PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Beredarnya video dan informasi mengenai pelantikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia di wilayah Makassar telah menimbulkan kegaduhan dan kecaman dari berbagai pihak.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta terdengar menyuarakan slogan "Papua Merdeka," yang dinilai sebagai upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu tokoh yang angkat bicara terkait peristiwa ini adalah Ketua Gerakan Aktivis Sulawesi Selatan (Sulsel), Irwan Abbas Paemba.
Ia menilai, deklarasi serta konferensi yang digelar oleh KNPB merupakan bentuk tindakan separatis yang dapat mengancam perdamaian dan persatuan bangsa.
"Setelah melihat video dan rilisan yang beredar, kami dari Gerakan Aktivis Sulsel menilai, deklarasi serta konferensi KNPB itu adalah upaya tindakan separatis yang ingin mengusik perdamaian di NKRI," tegas Irwan Abbas, disebuah Warkop di bilangan Tinumbu Makassar, Selasa, 04 Februari 2025.
Kecaman Terhadap Kegiatan KNPB di Makassar
Irwan Abbas mengaku sangat menyayangkan bagaimana kegiatan ini dapat terlaksana di wilayah hukum Kota Makassar.
Menurutnya, keberadaan KNPB di Makassar bukan hanya mengundang kecaman, tetapi juga berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat yang menginginkan persatuan dan kedamaian, khususnya di Sulawesi Selatan.
Dari kajian yang dilakukan oleh Gerakan Aktivis Sulsel, Irwan Abbas menegaskan, kegiatan ini dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.
Terlebih lagi, dalam rilisan yang beredar, Indonesia disebut sebagai negara kolonial, dan ketua KNPB secara terbuka menyatakan akan melawan serta tidak ingin hidup berdampingan dengan NKRI.
"Kegiatan ini sangat disayangkan telah terlaksana tanpa izin dari pihak berwajib, terutama jika di dalamnya terdapat deklarasi Papua Merdeka. Dalam rilisan yang saya baca, Indonesia disebut sebagai negara kolonial yang menjajah, dan ketua KNPB bahkan menyatakan akan melawan serta tidak ingin hidup berdampingan dengan NKRI," ungkap Irwan Abbas.
Tuntutan dan Ancaman Aksi Besar-besaran
Irwan Abbas mendesak KNPB Konsulat Makassar untuk menarik rilisan dan meminta maaf atas tindakan yang dinilai sebagai upaya separatisme.
Jika dalam waktu 1x24 jam hal tersebut tidak dilakukan, pihaknya mengancam akan menggelar aksi besar-besaran guna mengusir pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Kami berharap dalam waktu 1x24 jam, KNPB Konsulat Makassar menarik rilisan tersebut dan meminta maaf. Jika tidak, kami akan melakukan aksi besar-besaran untuk mengusir pihak-pihak yang mengusik keutuhan dan kedamaian NKRI," tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta aparat keamanan, khususnya TNI-Polri, untuk bertindak tegas terhadap upaya separatisme di Makassar.
Menurutnya, kejadian ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan sehingga kegiatan semacam ini dapat terlaksana.
"Saya mengecam pihak berwajib, khususnya TNI-Polri, karena kecolongan sehingga upaya menghidupkan separatisme dapat terlaksana di Kota Makassar," pungkas Irwan Abbas.
NKRI Harga Mati !
Gerakan Aktivis Sulsel menegaskan, tidak boleh ada gerakan separatis di wilayah NKRI, termasuk di Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang mendukung disintegrasi bangsa harus dicegah dan ditindak tegas demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.
NKRI adalah harga mati !, dan tidak ada tempat bagi kelompok yang ingin merongrong persatuan bangsa. Semua elemen masyarakat diharapkan bersatu untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan keutuhan Indonesia dari ancaman separatisme.(Hdr)
