PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – “Adili Jokowi”, desak 2.000 massa aksi gabungan mahasiswa, buruh, advokat dan rakyat miskin kota menggema di depan Polda Sulsel yang digalang oleh Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan (GERASS), Jumat (7/2/2025) siang.
Massa gabungan yang dikoordinir oleh Lukman To Maddesa selaku koordinator aksi, memiliki 3 tuntutan penting diantaranya, 1. Usut tuntas berbagai kasus KKN yang Jokowi dan keluarga diduga terlibat di antaranya kasus BPMKS (Bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta), korupsi BMW, korupsi Trans Jakarta, korupsi dana KONI, korupsi DJKA, Blok Medan, korupsi melalui rekomendasi Bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM yang melakukan pembakar hutan, Jet Pribadi untuk liburan, Pagar Laut dan lainnya yang semuanya sudah diadukan ke lembaga-lembaga penegakan hukum dan dipublikasikan di berbagai media namun tidak ada langkah penyidikan penyelidikan.
“Hal kedua, usut tuntas kasus-kasus terkait kebijakan yang merugikan rakyat di antaranya kasus Pagar Laut Banten, Bekasi, Sidoarjo dan daerah-daerah lain termasuk mengusut kebijakan-kebijakan anti rakyat yang sudah menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg,” ungkap Lukman To Maddesa di depan Polda Sulsel bersama 2.000 massa rakyat yang bosan kemiskinan mereka diganggu oleh kebijakan Jokowi merugikan keuangan negara, terendus korupsi kolusi dan nepotisme.
Begitupun yang disuarakan Moesang, Koordinator Lapangan saat berorasi. ”Tuntutan ke-3 kami, meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan,” lantangnya.
Pernyataan sikap GERASS diterima langsung perwakilan Polda Sulsel untuk disampaikan ke Kapolda Sulsel dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dengan harapan, Kapolri segera menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan saat demontrasi agar segera memproses hukum dan adili Jokowi.
Membludaknya massa aksi, karena sudah bosan dengan perilaku Jokowi dan melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dan sedang tidak baik-baik saja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah namun sangat tumpul jika digunakan ke atas. Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi maka niscaya dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia.
Hal ini sebagaimana diutarakan Agus Salim, SH, Koordinator Tim Advokasi Hukum GERASS. “Dalam perjalanannya dari masa ke masa, hukum dan penegakannya tidak diorientasikan pada upaya mewujudkan keadilan. Hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa. Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa orde lama, hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa orde baru, hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum cenderung dijadikan alat kekuasaan politik,” paparnya.
“Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis penegakan hukum di Indonesia. Hukum dan penegakannya tidak diorientasikan sebagaimana seharusnya yakni mewujudkan keadilan, namun dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan oleh para penguasa buat kepentingan segelintir orang ataupun kelompok tertentu, khususnya karena perilaku Jokowi selama berkuasa,” tambah Agus Salim, SH saat berada di kerumunan aksi.
