PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi E menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 10 Februari 2025.
Rapat ini difokuskan pada berbagai persoalan pendidikan yang tengah terjadi di Makassar, khususnya terkait ratusan siswa yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akibat kendala teknis dalam pendataan.
RDP berlangsung pukul 10.00 WITA di Ruang Rapat Komisi E, Gedung Tower Lantai 7 DPRD Sulsel. Pertemuan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, serta perwakilan dari sejumlah sekolah, termasuk SMA Negeri 17 Makassar, SMK Negeri 2 Makassar, dan SMK Negeri 7 Makassar.
Tak hanya itu, perwakilan orang tua siswa juga turut hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Wakil Ketua II Komisi E DPRD Sulsel, dr. Fadli Ananda, menegaskan, rapat ini merupakan langkah konkret dalam menangani berbagai keluhan dunia pendidikan, terutama terkait kebijakan dan implementasi program di tingkat SMA dan SMK.
"Kami ingin memastikan, setiap permasalahan yang muncul mendapatkan perhatian dan solusi terbaik. Khususnya terkait SNBP 2025, kami melihat ada kendala dalam pendataan yang menyebabkan ratusan siswa di Sulsel hampir kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi jalur prestasi," ujar dr. Fadli.
Dalam diskusi ini, DPRD Sulsel meminta Dinas Pendidikan untuk segera membenahi sistem pendataan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Mereka juga mendorong pembukaan kembali sistem pendaftaran SNBP 2025 untuk memberikan kesempatan bagi siswa yang terdampak.
"Kami meminta Disdik Sulsel agar segera memperbaiki sistem pendataan siswa dan berkoordinasi dengan panitia SNBP untuk membuka kembali pendaftaran. Dengan begitu, siswa yang belum terdaftar masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi jalur prestasi," tegas dr. Fadli.
Selain membahas SNBP, rapat ini juga menyoroti berbagai tantangan lain dalam sektor pendidikan, termasuk kualitas pembelajaran, fasilitas sekolah, serta peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.
DPRD Sulsel menekankan, evaluasi terhadap sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan akibat kesalahan administratif.
"Kami telah berbicara langsung dengan orang tua siswa mengenai harapan mereka. RDP ini akan menghasilkan evaluasi yang mendalam agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Insya Allah, kami targetkan solusi ini dapat selesai dalam bulan ini juga," pungkas dr. Fadli Ananda.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan tercipta dialog yang konstruktif antara pihak legislatif, eksekutif, sekolah, dan orang tua siswa.
DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan demi memastikan, setiap siswa mendapatkan haknya secara adil dan merata.(Hdr)
