“Di era pemerintahan Presiden Jokowi, koperasi justru mendapat kemudahan dalam perizinan karena dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Kopjaya ini sangat berbeda dengan koperasi bongkar muat yang selama ini beroperasi. Kami adalah koperasi konsumen, yang jika dulu disebut sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU),” paparnya.
Putra juga mempertanyakan adanya dugaan keberpihakan terhadap pihak lain yang berupaya menghambat keberadaan koperasi mereka.
“Kami mendapat informasi bahwa ada keberpihakan terhadap koperasi tertentu sehingga Kopjaya Indonesia mengalami kesulitan dalam mendapatkan legalitas. Jika benar demikian, tentu ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaingan usaha yang sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Capt. Sahattua P. Simatupang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar, ” menyampaikan saya masih di Jakarta belum balik di Makassar, silahkan ketemu Kabag Umum saya pak Zainuddin nanti dia sampaikan.Untuk lebih jelasnya silahkan ke pelayanan, ada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan pak,” ucap kepala KSOP Makassar, melalui sambungan whatsApp, Rabu (5/3).
Setelah mendapatkan arahan dari
Capt. Sahattua P. Simatupang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar, media mencoba menemui Zainuddin, namun 2 jam menunggu tidak nampak. Menurut salah satu staf Kabag Zainuddin belum bisa ditemui.
“Maaf pak Kabag belum bisa ditemui, nanti kami berikan info lanjutan. Karena disana ada pejabat yang berwenang, kalau itu sesuai dengan ketentuan pasti akan terlayani,” kata salah satu staf.
Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Angkatan Laut, Faizah alias Icha, memberikan alasan belum dikeluarkannya rekomendasi bagi Kopjaya Indonesia. Ia menegaskan bahwa ada prosedur yang harus dipenuhi sebelum koperasi mendapatkan izin operasional.
“Kami belum mengeluarkan rekomendasi karena masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak Pelindo terkait legalitas koperasi ini. Pendirian koperasi memiliki mekanisme yang harus diikuti, termasuk rekomendasi dari dinas koperasi. Selain itu, Kepala Kantor Syahbandar saat ini sedang tidak berada di tempat, sehingga keputusan belum bisa diambil,” jelasnya.
Faizah juga menegaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2019, pendirian koperasi harus mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang berwenang, dalam hal ini Dinas Koperasi. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, barulah izin PMKU dapat diterbitkan.
“Jadi, bukan semata-mata rekomendasi dari KSOP yang menjadi dasar berdirinya koperasi. Ada tahapan lain yang harus dilalui, termasuk penilaian terhadap kelayakan koperasi itu sendiri,” tambahnya.
Dengan adanya pernyataan dari berbagai pihak, polemik ini masih belum menemukan titik terang. Kopjaya Indonesia tetap berharap agar proses legalitasnya segera mendapatkan kepastian, sementara pihak Syahbandar Makassar menyatakan masih menunggu tahapan administratif yang diperlukan. (And)
