Sementara itu, kuasa hukum Alwan Sihadji, Ratna Kahali, SH, menegaskan bahwa laporan ini diajukan agar dugaan pemalsuan dan penggelapan tersebut segera diproses sesuai aturan yang berlaku. “Kami berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan ini secara transparan dan profesional demi tegaknya keadilan,” ujar Ratna Kahali dalam keterangannya.
Laporan aduan informasi masyarakat ini telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Selayar, dan pihak pelapor berharap agar segera mendapatkan respons dari Kapolres Kepulauan Selayar untuk memastikan kasus ini dapat ditangani dengan cepat dan adil.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena menyangkut pengelolaan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kuasa hukum berharap agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam dugaan pelanggaran ini.
Laporan resmi ini telah disampaikan ke Kapolres Kepulauan Selayar pada Kamis 6 Maret 2025, dan kini menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang.
Menanggapi kasus ini, Muhammad Sirul Haq, SH, C.NSP, C.CL, yang merupakan kuasa hukum Alwan Sihadji, SH, Kepala Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saat ini berada di Rutan Selayar, menegaskan bahwa uang sitaan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan merupakan kerugian negara, melainkan dana desa yang belum terpakai dan akan dikembalikan ke kas Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. (*)
