PEDOMANRAKYAT, PINRANG - Isu dualisme kepemimpinan di Tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pinrang, akhirnya benar-benar terjadi, setelah Bohari Sunre menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XVI yang digelar di Hotel MS Pinrang pada (8/3) kemarin.
Dalam Musda tersebut, Bohari Sunre resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Formatur DPD II KNPI Kabupaten Pinrang Periode 2025-2028 setelah sebelumnya mendapatkan SK dari DPD I KNPI Sulsel sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II KNPI Pinrang.
Akan tetapi, 4 bulan sebelumnya, yakni November 2024 bertempat di Hotel yang sama, Hotel MS Pinrang, Rapimda dan Musda ke XVI DPD II KNPI Pinrang juga telah dilaksanakan, dengan mendudukkan Salman sebagai Ketua terpilih DPD II KNPI Pinrang. Sementara Bohari Sunre yang juga menjadi calon kandidat Ketua, kala itu, tidak terpilih.
Bahkan Musda XVI, melahirkan kesepakatan bersama dengan menyatukan Dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI Pinrang periode 2021-2023 antara Haeruddin Tora dengan Muh. Zainal Arifin.
Namun entah mengapa, pada Januari 2025, sebulan setelah Musda versi Salman, tiba-tiba Ketua DPD I KNPI Sulsel, A Surahman Batara mengeluarkan SK penunjukkan Bohari Sunre sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II KNPI Pinrang, untuk melaksanakan Rapimda dan Musda.
Banyak OKP menilai, kejadian Musda XV KNPI Pinrang akhirnya kembali terulang pada Musda XVI ini dengan melahirkan dua kepemimpinan di tubuh KNPI Pinrang, KNPI versi Salman dan versi Bohari Sunre, yang masing-masing memiliki legitimasi dan dihadiri perwakilan OKP dan 12 DPK KNPI yang ada di Pinrang.
Melalui rilisnya, Salman mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan Rapimda dan Musda ke 16 yang dihadiri kepengurususan periode sebelumnya. Bahkan Zaenal dan Haerudin sudah ber-MoU untuk menyatukan kepengurusan melalui Musda bersama di hadapan OKP yang hadir.
Menurut Salman, Musda KNPI yang digelar itu adalah hasil keputusan Rapimda tersebut. Hampir semua OKP besar yang terdaftar di KNPI Pinrang, seperti HMI, lembaga-lembaga Muhammadiyah, lembaga-lembaga NU, BKPRMI, sayap partai, Banom Pemuda Pancasila, GMKI, serta 12 DPK KNPI masing-masing mengirimkan utusan dalam Musda bersama tersebut.
Salman juga menegaskan, dualisme hanya ada jika terdapat dua KNPI yang diakui negara melalui SK Kemenkumham. Silakan diverifikasi, kalau hanya ada satu yang memiliki legalitas, maka hanya ada satu KNPI Pinrang.
Ke depan ini, sebut Salman, masih banyak hal yang harus dilakukan sebagai pemuda untuk berkontribusi bagi daerah. Perpecahan hanya akan menguntungkan pihak tertentu atau malah merugikan kedua belah pihak. Lalu siapa yang diuntungkan? Mungkin tidak ada, atau mungkin hanya "dalang" yang bermodalkan hasutan.
Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pinrang, Yusran menyatakan, Musda KNPI sudah selesai November lalu dan itu sudah disepakati oleh dua kepengurusan sebelumnya. Bahkan, prosesnya telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Rapimda yang diikuti oleh seluruh OKP di bawah naungan KNPI.
"Lantas mengapa sekarang ada lagi yang membuat Musda baru? Ini jelas upaya memecah belah yang tidak bertanggung jawab,” kata Yusran, Sabtu (8/3) lalu.
Menurut Yusran, Musda KNPI versi Bohari yang digelar ini justru merusak persatuan KNPI yang telah diperjuangkan oleh OKP melalui Rapimda.
Yusran bilang, Bohari merupakan kandidat Calon Ketua yang kalah dalam Musda penyatuan yang telah dilaksanakan November lalu.
"Musda penyatuan KNPI November itu yang sah dan telah menggunakan anggaran resmi dari pemerintah, sehingga kepengurusan yang lahir dari Musda tersebut adalah kepengurusan yang diakui secara legal dan didukung oleh pemerintah serta telah melalui mekanisme yang benar,” ujarnya.
Yusran mempertanyakan niat pihak yang kalah dalam Musda sebelumnya yang kembali kembali menggelar Musda tandingan.
“Masa orang yang kalah malah memecah belah KNPI yang susah payah disatukan oleh Rapimda? Ini justru menunjukkan bahwa ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ingin merusak soliditas pemuda Pinrang,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Hendra Saniman, utusan HMI Cabang Pinrang yang hadir pada Musda November lalu. Menurutnya, Musda ke-XVI KNPI Pinrang telah selesai pada November dan diikuti oleh seluruh OKP yang berhimpun di KNPI.
Hendra mengatakan, pada Musda November itu, HMI ikut aktif sebagai peserta dan telah memberikan rekomendasi kepada Salman sebagai Ketua KNPI.
"Rekomendasi itu kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas upayanya mempersatukan KNPI yang sebelumnya sempat terpecah," ujar Henra.
Hendra berujar, Musda penyatuan yang telah dilaksanakan itu merupakan hasil kesepakatan bersama dan harus dihormati oleh semua pihak. Apalagi, proses tersebut telah melalui Rapimda yang melibatkan seluruh OKP dan dihadiri oleh dua kepengurusan KNPI sebelumnya.
"Musda tersebut bukan hasil keputusan sepihak, melainkan lahir dari keinginan bersama untuk menyatukan pemuda di Pinrang. Jadi, tidak ada alasan untuk menggelar Musda lagi," ujarnya.
Bohari Sunre pada versi Musda XVI ini, resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Formatur DPD II KNPI Kabupaten Pinrang Periode 2025-2028. Bohari mengatakan komitmennya untuk membawa KNPI Pinrang menjadi organisasi yang lebih inklusif dan progresif.
“Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya mengajak seluruh elemen pemuda untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Pinrang,” ujar Bohari, tanpa sedikit pun menyinggung pelaksanaan Musda XVI sebelumnya yang berintikan penyatuan dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI periode 2021-2023.
Asisten Administrasi Umum Setda Pinrang, Syamsumarlin, saat membuka Musda ke XVI KNPI Pinrang versi Bohari meminta penyatuan kembali dualisme kepengurusan KNPI Pinrang ini antara KNPI versi Salman dan KNPI versi Bohari.
Menurut Sumarlin, pemerintah senantiasa mendorong organisasi kepemudaan ini bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun Pinrang.
"Bupati Pinrang sangat menginginkan dan mengupayakan penyatuan KNPI Pinrang ini agar bisa Solid,” pinta Sumarlin, yang juga ketua KAHMI Pinrang.
Dari kedua Musda KNPI Pinrang ini, tidak dipungkiri tentu masing-masing menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Hanya saja, yang jadi pertanyaan, anggaran yang digunakan bersumber dari mana? Jika keduanya menggunakan anggaran bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Badan Kesbangpol Pinrang, lantas bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Bolehkah dalam dua kegiatan yang sama dengan organisasi yang sama, menggunakan anggaran yang sama pula?
Jelasnya bahwa diharapkan, tidak ada ada lagi dualisme kepengurusan di tubuh KNPI Pinrang sekarang dan ke depannya. Hadirnya kepemimpinan yang baru dan solid, juga diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan visi pemuda yang lebih inovatif dan berdaya saing di Pinrang. (sibush)
