PEDOMANRAKYAT, JAKARTA - Pada Kamis, 13 Maret 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, secara resmi melantik tujuh Anggota Deputi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Acara pelantikan yang digelar di Graha Sawala Jakarta ini menandai langkah baru dalam transformasi tata kelola BP Batam di bawah pimpinan Amsakar Achmad sebagai Kepala BP Batam dan Li Claudia Chandra sebagai Wakil Kepala BP Batam.
Dalam sambutannya, Airlangga menegaskan, penambahan jumlah Deputi dari empat menjadi tujuh merupakan bagian dari komitmen BP Batam untuk menghadapi tantangan perkembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang semakin kompetitif.
Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City masih menjadi salah satu proyek strategis nasional sejalan dengan Arah Pembangunan Kewilayahan pada Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Beberapa proyek strategis pemerintah bertujuan untuk menjadikan Batam sebagai kawasan terbaik, dari bidang industri investasi maupun sektor pariwisata. Percepatan realisasi Proyek Rempang Eco-City membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun seluruh komponen daerah.
Di antara 7 nama yang dilantik oleh Airlangga, yakni DR. Sudirman Saad, SH, MH kembali dipercaya untuk memegang jabatan strategis di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam), sebagai Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, melanjutkan perjalanan panjangnya di BP Batam.
Sudirman Saad bukanlah nama baru di BP Batam. Sejak 2019, ia telah dipercaya memegang berbagai posisi kunci. Di era kepemimpinan Muhammad Rudi, Sudirman ditunjuk sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam.
Sesaat setelah pelantikan, Presiden Prabowo mengundang Kepala BP Batam dan wakilnya serta ketujuh Deputi BP Batam yang baru ke Istana.
“Saya minta Kepala BP Batam dan wakilnya serta para anggota/Deputi bersama jajaran agar segera mempercepat pembangunan Batam,” tegas Prabowo dalam arahannya.
“Berbagai hal mulai dari perizinan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur, hingga hal-hal detail mengenai kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus bapak/ibu pimpinan di lingkungan BP Batam,” sambung Prabowo.
Sudirman Saad adalah sosok yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan dan akademik. Ia merupakan alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI PPRA XLV.
Latar belakang pendidikannya pun sangat kuat, dengan gelar S1 Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin, S2 dan S3 Ilmu Hukum dari Universitas Gajah Mada.
Selain itu, Sudirman telah menerima berbagai penghargaan atas dedikasinya, termasuk Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia.
Pengalamannya di berbagai lembaga pemerintahan juga patut diacungi jempol. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komite Pesisir Pemprov DKI Jakarta (2018-2019), Komisaris Utama PT Garam (2015-2017), Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010-2015), serta berbagai posisi strategis lainnya di kementerian yang sama.
Tidak hanya di pemerintahan, Sudirman juga aktif di dunia akademik. Sejak 1987 hingga sekarang, ia menjadi dosen di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dalam kesempatan lain Sudirman Saad mengungkapkan pandangannya tentang sejarah dan perkembangan Otorita Batam dalam sebuah diskusi publik.
Menurutnya, sejak dibentuk pada 1971, Otorita Batam tidak ditujukan untuk permukiman, melainkan sebagai kawasan industri dan pariwisata.
“Seluruh tanah di wilayah Otorita Batam menjadi hak pengelolaan Otorita Batam,” tegas Sudirman dalam diskusi yang membahas Konflik Pertanahan dan Penanganan Dampak Sosial Proyek Strategis Nasional Pulau Rempang.
Ia menjelaskan, hak pengelolaan tersebut mencakup Pulau Batam, Pulau Galang, Pulau Rempang, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Bahkan setelah Otorita Batam berubah menjadi BP Batam, hak pengelolaan tersebut tetap tidak berubah.
Sudirman juga menyoroti peran penting BJ Habibie, yang pernah menjabat sebagai Kepala Otorita Batam. Menurutnya, Habibie telah memberikan kontribusi besar dengan membangun enam jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Batam.
Jembatan-jembatan tersebut dinamai berdasarkan tokoh-tokoh Melayu, seperti Raja Ali Haji, sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya Melayu.
“Jadi tidak benar bahwa Pemerintah tidak memperhatikan Suku Melayu,” ujarnya. (Aan’82)
