PEDOMANRAKYAT, MEDAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air (AMCTA) menggelar aksi unjuk rasa mendesak Kapolrestabes Medan menangkap dan memeriksa Direktur PT Maha Akbar Sejahtera (MAS).
Pasalnya, PT MAS diduga melakukan penyelewengan terkait perizinan atau diduga tak miliki legalitas usaha pabrik peleburan besi yang berlokasi di Jl. Damar Wulan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.
Aksi unjuk rasa mahasiswa ini sempat memanas karena mereka memaksa masuk ke dalam markas Polrestabes untuk menjumpai Kapolrestabes Medan.
"Kami meminta agar Kaporestabes Medan menangkap dan memeriksa Direktur PT MAS karena diduga melakukan penyelewengan terkait perizinan dan legalitas usaha dengan mendirikan pabrik di tanah ilegal atau tidak sah," teriak Rapi Lamnur Siregar saat memimpin aksi unjuk rasa di depan markas Polrestabes Medan Jl. H. Mohammad Said, Kamis (13/3/2025).
Dalam pernyataan sikap AMCTA yang dibacakan Rapi, para pengunjuk rasa juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang untuk segera turun langsung dan memberikan sanksi tegas terhadap pabrik peleburan besi Foundry & Workshop PT MAS yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan akibat kegiatan operasional pabrik tersebut yang diduga tidak memiliki AMDAL, UPL dan APL.
"AMCTA juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangkap oknum-oknum yang diduga terlibat melakukan penyalahgunaan manipulasi data serta meminta kepada Polrestabes Medan untuk menangkap dan memeriksa Direktur PT MAS yang diduga telah menggelapkan pajak demi keuntungan pribadi," sebut Rapi.
Massa aksi unjuk rasa membubarkan diri setelah surat pernyataan sikap dan tuntutan para pendemo diterima oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diduga tak memiliki sejumlah legalitas, pengusaha pabrik besi Foundry & Workshop PT Maha Akbar Sejahtera berlokasi di lahan garapan Jl. Damar Wulan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Senin (10/3/2025) dilaporkan ke Polrestabes Medan.
Laporan pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap pabrik peleburan besi tersebut dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air (AMCTA) melalui ketuanya Rapi Lamnur Siregar.
Kepada media ini, Rapi menuturkan, berdasarkan observasi yang telah dilakukan AMCTA, diduga telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh PT Maha Akbar Sejahtera untuk mendirikan pabrik peleburan besi Foundry & Workshop yang di lahan garapan dan diduga tidak memiliki legalitas bangunan yang sah.
"Berdasarkan hasil investigasi AMCTA, ditemukan beberapa kejanggalan terkait berdirinya pabrik, tidak memiliki legalitas keabsahan kepemilikan lahan/tanah, AMDAL, analisis pengaruh lingkungan (APL) dan upaya pengelolaan lingkungan (UPL)," ujar Rapi didampingi tim investigasi Fikril Hakim dan Ilham Syahputra.
Dijelaskan Rapi, sanksi tidak memiliki izin APL dan UPL berupa sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp 750 juta sesuai Pasal 42 UU No.32 tahun 2009 dan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1,5 miliar sesuai Pasal 43 UU No.32 tahun 2009.
"Menurut dugaan kami, dalam operasionalnya sejak dari tahun 2021 hingga 2025, pabrik tersebut diduga tidak membayar pajak sehingga mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deliserdang," sebut Rapi.
Oleh sebab itu, tambah Rapi, pihaknya meminta Bupati Deliserdang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses laporan Dumas AMCTA terkait dugaan tak memiliki legalitas keabsahan operasional pabrik peleburan besi tersebut.
Sementara itu, Direktur PT MAS, Hazri Fadillah Harahap ketika dikonfirmasi enggan mengangkat sambungan telepon. Bahkan, konfirmasi via whatsApp hingga Senin (10/3/2025) pukul 16.30 WIB belum memberikan jawabannya. (Tim)
