Menurut Kadis DPMPTSP (Perizinan), A Mirani, dari segi perizinan, PT CPL adalah perusahaan legal yang memiliki identitas perizinan. Hanya saja memang, perusahaan mungkin lupa memasang identitas di wilayah kerjanya.
Sementara itu, Dinas Perkim LH Pinrang, melalui Pengawas Lingkungan Hidup, Laode Karman mengaku telah memberikan sanksi adminstratif kepada pihak PT CPL setelah melakukan kunjungan lokasi dan serangkaian pemeriksaan serta verifikasi terhadap aduan yang masuk terkait indikasi adanya pencemaran limbah industri dari pabrik rak telur tersebut.
Sanksi itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 660/112/SA.PP/PERKIM LH/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025, Tentang Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Industri Rak Telur PT. CPL Pinrang.
Berdasarkan surat tersebut, PT CPL diberi waktu paling lama 45 hari kerja untuk membenahi kekurangan dan mengolah kembali hasil limbahnya agar tidak tercemar ke lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.
Humas PT CPL Pinrang, Mark Yunand Sirham menanggapi positif saran dan masukan yang disampaikan anggota legislatif Pinrang. Mark berjanji akan menindaklanjuti masukan tersebut serta akan melaksanakan dan memperhatikan semua sanksi yang diberikan oleh Dinas Perkim LH, meskipun waktu yang diberikan hanya 45 hari kerja.
“Kami akan kembali melakukan peninjauan setelah 45 hari kerja, dan kami berharap semuanya sudah normal kembali,” harap Supardi, legislator dari Partai Gerindra. (busrah)
