Sektor Administrasi Hukum Umum (AHU) pun menunjukkan performa yang kuat. Hingga Maret 2025, PNBP dari layanan AHU mencapai Rp2.922.850.000. Layanan tersebut meliputi pendaftaran dan pengesahan badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan perkumpulan, serta pelayanan notaris, kewarganegaraan, fidusia, dan berbagai layanan hukum lainnya.
Capaian lainnya juga datang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, yang telah menerima 119 permohonan layanan hingga akhir Maret 2025, dengan total PNBP sebesar Rp39.500.000.
Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan bahwa selama periode ini pihaknya intens membangun komunikasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga Kapolda Sulsel. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antar instansi demi optimalisasi pelayanan publik di bidang hukum dan HAM.
Menutup pertemuan, Andi Basmal menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan media atas peran aktifnya dalam menyampaikan informasi yang objektif dan konstruktif kepada masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan rekan-rekan media yang selama ini telah bersinergi dalam menyampaikan pemberitaan positif dan informatif. Peran media sangat vital dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya,” tutupnya. (And)
