Lebih lanjut, MK menekankan bahwa hak untuk menyampaikan kritik, terutama yang ditujukan kepada pemerintah, merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang wajib dilindungi. Pembatasan terhadap hak ini melalui undang-undang yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi tidak diperbolehkan.
Putusan MK ini merupakan respons atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan. Tangkilisan sebelumnya sempat menghadapi tuntutan hukum atas dugaan pencemaran nama baik setelah menyampaikan kritik melalui video terkait kondisi lingkungan di Karimunjawa.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri sempat menjatuhkan vonis hukuman kepada Tangkilisan, namun putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang membebaskannya.
Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dan memberikan kejelasan mengenai batasan-batasan dalam penerapan pasal-pasal yang berpotensi digunakan untuk memberangus kritik. (*)
