2. Melanggar prinsip perlindungan psikologis anak, karena sejumlah orang tua dan siswa mengaku stres dan merasa tertekan atas ancaman surat permohonan pindah tersebut.
3. Melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C dan 76D, yang melarang setiap bentuk kekerasan psikis dan penelantaran anak dalam konteks pendidikan.
4. Melanggar UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang juga mencakup perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan.
5. Penyalahgunaan wewenang, karena surat permohonan pindah disebut tidak diketahui oleh kepala sekolah dan tidak memiliki dasar administratif yang sah dan tidak mengambil tindakan tegas terhadap wakasek bidang kesiswaan.
6. Potensi manipulasi data peserta didik, menjelang Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPBM) Tahun Ajaran 2025–2026, yang berpotensi membuka ruang untuk praktik kecurangan dalam sistem kuota penerimaan.
Muslimin menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang pembinaan, bukan penyingkiran. “Jika ada siswa yang lemah dalam akademik, semestinya dibina, bukan ditekan untuk keluar,” katanya. Ia juga mengingatkan agar semua pihak di lingkungan sekolah mengedepankan etika, komunikasi terbuka, dan prinsip keadilan dalam mendidik siswa.
Kasus ini menjadi perhatian besar publik, terlebih terjadi di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, yang seharusnya menjadi refleksi atas hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. (res)
