Namun anehnya, kontrak baru ditandatangani sebulan kemudian, November 2022. Selain itu, meski secara administratif proyek dikerjakan lima penyedia jasa berbeda, Heri menyebut semuanya dikerjakan oleh satu pihak, yaitu HM, yang tak lain adalah kolega dekat II. Total kerugian dari modus ini mencapai Rp201 juta.
“Ini pola klasik, paket dipecah seolah-olah dikerjakan pihak berbeda, padahal semua dikendalikan satu orang. Praktik kolusi seperti ini tak bisa dibiarkan,” ujar Heri.
Ini bukan laporan pertama yang dilayangkan Heri Jerman sejak ia dilantik sebagai Inspektur Jenderal PKP empat bulan lalu. Justru ini adalah yang keempat.
Laporan pertamanya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Khusus di Maluku dengan kerugian negara Rp2,8 miliar. Laporan kedua menyasar proyek rumah untuk eks pejuang Timor-Timur dengan nilai proyek fantastis yaitu Rp430 miliar.
Laporan ketiga menyinggung dugaan penyimpangan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep tahun anggaran 2024 yang nilainya mencapai Rp109 miliar.
“Ini soal komitmen. Kami tidak akan ragu membersihkan kementerian dari orang-orang yang merusak kepercayaan publik,” tegas Heri.
Kepala Kejati Sulsel Agus Salim menyambut baik laporan tersebut. Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dengan proses hukum yang profesional dan transparan.
“Kita akan panggil semua yang disebut dalam laporan. Tak boleh ada impunitas,” kata Agus singkat.
Langkah Heri Jerman ini menegaskan, reformasi birokrasi di era Presiden Prabowo tak hanya jargon. Jika seluruh inspektorat kementerian menempuh jalur serupa, pembersihan lembaga negara dari praktik busuk tampaknya bukan utopia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim menandaskan. (Hdr)
