PEDOMANRAKYAT, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatatkan prestasi gemilang. Untuk yang kesebelas kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kaltara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2024.
Penyerahan LHP BPK RI tersebut dilaksanakan dalam sebuah acara resmi yang dihadiri oleh berbagai pihak penting. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut menyaksikan momen tersebut.
Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK RI), Novy Gregory Antonius Pelenkahu, secara langsung menyerahkan LHP tersebut kepada Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang. Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Tahun 2025 di Ruang Sidang Lemlai Suri DPRD Kaltara pada hari Senin, 2 Juni 2025.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP ini. Ia juga menekankan betapa pentingnya sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan BPK RI dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Menurut Gubernur, LHP ini merupakan representasi dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kaltara dalam mengelola anggaran daerah demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dia juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola di Kalimantan Utara harus memberikan manfaat maksimal bagi warganya.
Lebih lanjut, alumni SMA Negeri 1 Makassar angkatan 1972 ini menyatakan bahwa penyerahan laporan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
Mantan Wakapolda Kaltara itu juga menyampaikan bahwa raihan opini WTP ini bukanlah tujuan akhir, melainkan akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kaltara untuk terus melakukan perbaikan dan menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas.
DPRD Kaltara Beri Apresiasi
