PEDOMANRAKYAT, PAREPARE — Menjelang Konferensi Kota (Konferkot) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Parepare 2025, suhu politik dan dinamika media semakin memanas. Spekulasi dan perdebatan bermunculan, mulai dari dugaan keterlibatan pihak tertentu hingga kekhawatiran akan potensi intervensi terhadap kebebasan pers. Sorotan kini tertuju pada independensi jurnalis, di tengah beredarnya isu pemutusan kerja sama media sebagai bentuk tekanan politik.
Menanggapi hal ini, H. Mappiar mengingatkan bahwa riak politik menjelang konferensi adalah bagian dari proses demokrasi. Namun, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi berbagai informasi agar tidak memicu kesalahpahaman yang dapat merugikan kredibilitas jurnalistik.
“Jika benar ada ancaman terhadap kerja sama media, tentu itu tidak bisa dibenarkan. Media harus tetap independen, tidak boleh tunduk pada kepentingan tertentu,” ujar mantan Direktur Harian Pare Pos tersebut.
Di sisi lain, PWI Sulawesi Selatan telah membentuk tim inti untuk menjamin kelancaran Konferkot. Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Abd Manaf Rahman, menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan akan berlandaskan Peraturan Dasar dan Rumah Tangga (PD/RT) serta aturan internal organisasi demi menjaga transparansi dan keadilan.
Menjaga Demokrasi yang Sehat
