Pada tahun 2023, Rudy dipercaya menduduki jabatan sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktural.
Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, di mana ia berperan besar dalam membenahi sistem hukum internal di tubuh Polri.
Serah terima jabatan Kadivkum itu sendiri dilaksanakan pada September 2019 dan dipimpin langsung oleh Kapolri saat itu, Jenderal (Purn) Tito Karnavian.
PROPAS, yang saat ini berhimpun bersama dari lebih 40 organ relawan pendukung Prabowo-Gibran, memandang sosok Rudy sebagai jawaban atas kebutuhan institusi Polri untuk menyeimbangkan antara profesionalisme, ketegasan, dan humanisme di tengah dinamika masyarakat.
“Kami dari PROPAS sebagai bagian dari GERNAS mendukung penuh Komjen Rudy Heriyanto untuk menjadi Kapolri. Indonesia memasuki babak baru pemerintahan yang menuntut kecepatan, ketegasan, dan keberpihakan pada rakyat. Kapolri ke depan harus mampu menyatu dengan agenda besar transformasi nasional di era Prabowo-Gibran. Komjen Rudy adalah sosok yang bisa menjembatani harapan publik dan arah kebijakan negara,” lanjut Andi.
Ia menambahkan, kepemimpinan Polri ke depan tak cukup hanya mengandalkan ketegasan, namun juga membutuhkan ketajaman visi kebangsaan dan kecanggihan dalam memahami kompleksitas masyarakat digital. Rudy, dengan latar belakang akademik dan pengalamannya di ranah struktural maupun fungsional, dianggap memenuhi kriteria tersebut.
“Di era ketika kepercayaan publik terhadap institusi adalah kunci, Polri harus dipimpin oleh figur yang mampu menjadi wajah keadilan sekaligus pelindung nurani rakyat. Kami percaya, Komjen Rudy Heriyanto memiliki kapasitas itu. Ia adalah jembatan antara hukum dan kemanusiaan,” tutup Andi Muspida. (Deden)
