PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Suasana perayaan Idul Adha 1446 Hijriah di Sulawesi Selatan tahun ini tak hanya diwarnai gemuruh takbir dan kepulan asap dari lokasi pemotongan hewan kurban.
Di tengah riuh ritual keagamaan itu, Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan menyampaikan seruan moral, jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat integritas dan menolak korupsi.
“Spirit pengorbanan Nabi Ibrahim mestinya tidak berhenti di ruang ibadah, tetapi hidup dalam tindakan nyata menolak gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Farid Mamma, Direktur PUKAT Sulsel, via seluler, Sabtu, 07 Juni 2025.
Farid menekankan, nilai ketaatan dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ibrahim ketika bersedia mengorbankan Ismail harus dimaknai ulang dalam konteks kebangsaan hari ini.
Menurut dia, keberanian menanggalkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama adalah inti dari perlawanan terhadap praktik korupsi yang sistemik.
“Kita butuh lebih dari sekadar regulasi. Kita butuh laku hidup yang berani jujur, mulai dari lingkup terkecil hingga lingkaran kekuasaan tertinggi,” ujar Farid.
PUKAT Sulsel menilai, korupsi di Indonesia bukan semata problem hukum, melainkan juga soal kebudayaan yang sudah terlampau permisif terhadap penyimpangan.
Karena itu, momen Idul Adha seharusnya dapat menjadi ruang refleksi spiritual yang mengarah pada revolusi moral.
“Jika seorang warga bisa menolak bingkisan tak wajar saat hari besar, itu bukan tindakan kecil. Itu awal perubahan,” katanya.
Lembaga yang aktif mengadvokasi isu antikorupsi ini juga menyoroti praktik kurban oleh institusi pemerintah dan organisasi masyarakat.
Farid menilai, proses pengumpulan dana hingga distribusi daging kurban semestinya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, bukan sekadar ajang pencitraan atau simbolisme kosong.
“Kadang kita lupa, kejujuran dalam hal-hal sederhana seperti distribusi daging kurban itu cermin dari integritas yang sesungguhnya. Di situlah kualitas pengabdian diuji,” tutur Farid.
Di akhir pernyataannya, PUKAT Sulsel menyerukan agar Idul Adha 2025 tidak berhenti sebagai perayaan seremonial tahunan.
Namun, ia harus menjadi panggilan bangkit, terutama bagi para penyelenggara negara yang kerap lupa, kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi.
“Meneladani Nabi Ibrahim bukan perkara retorika. Itu harus menjadi kompas etika dalam menjalankan peran sosial, termasuk dalam birokrasi. Di sanalah jalan menuju Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat bisa kita tapaki,” Farid Mamma menandaskan. (Hdr)
