PEDOMANRAKYAT, JAKARTA - Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, melakukan audiensi dengan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 23 Juni 2025.
Melalui telpon selulernya, Bupati menyampaikan tiga isu strategis terkait tata kelola pemerintahan daerah di pertemuan tersebut.
Pertama, Bupati menyampaikan terkait kewenangan daerah dalam proses seleksi dan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ia mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi daerah dalam menentukan formasi dan kualifikasi P3K, mengingat kebutuhan tenaga ASN di Toraja Utara sangat spesifik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.
Kedua, Bupati menyoroti penggunaan sistem digital i-MUT (Integrasi Mutasi ASN Terpadu) yang saat ini menjadi kanal utama dalam proses mutasi ASN.
Menurutnya, sistem tersebut dinilai cukup kompleks dan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika di daerah.
"Mutasi ASN yang saat ini melalui aplikasi I-Mut, dan dianggap lebih rumit," ujar Bupati Frederik usai pertemuan.
Ketiga, Bupati turut menyampaikan perhatian terhadap keberadaan tambang galian C di wilayah Toraja Utara.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi yang tepat agar aktivitas pertambangan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan tata ruang daerah.
"Kita berharap kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu birokrasi dan tata kelola sumber daya di Toraja Utara," ungkapnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik aspirasi dan masukan yang disampaikan.
Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah Toraja Utara dalam memperkuat tata kelola ASN dan penegakan aturan di sektor pertambangan.
"Kami akan terus mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan," ujar Rifqinizamy.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Bupati Frederik untuk memperjuangkan kepentingan birokrasi yang efektif, transparan dan adaptif terhadap tantangan pembangunan di tingkat daerah. (her)
