Hairuddin menyoroti, hubungan antar pertumbuhan ekonomi belum nampak nyata pada upaya pengentasan kemiskinan. Dikatakan, angka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi, belum tentu akan memberikan dampak pada penurunan angka kemiskinan. Sehingga ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat dituangkan dalam RPJMD tersebut.
Sebelumnya, Bupati Irwan Hamid dalam pengantarnya menyebutkan, RPJMD ini telah diselaraskan dengan dokumen RPJM Nasional dan tingkat provinsi, agar keterpaduan kebijakan antara pusat dan daerah dapat sejalan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Bupati Irwan meyakini, Ranperda RPJMD disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan, yang mengarahkan seluruh kebijakan, program, dan penganggaran terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil yang nyata. Di dalamnya telah tercermin perencanaan yang menyeluruh, partisipatif, dan terintegrasi, serta menjadi instrumen penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD Tahun 2025–2029 ini disusun dengan visi pembangunan daerah yaitu Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri,” kata Bupati Irwan.
Guna mewujudkan visi itu, katanya, dalam RPJMD telah ditetapkan lima misi pembangunan, yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru, Mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, serta Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh.
Sementara itu, Ketua DPRD Pinrang, Nasrun Paturusi saat mengetok palu sidang mengungkapkan, penyusunan RPJMD in harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Ini merupakan implementasi terhadap amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda RPJPD, RPJMD dan perubahannya serta Instruksi Mendagri nomor 2/2025 tentang tentang pedoman penyusunan RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. (busrah)
