PEDOMANRAKYAT, WAJO - Keluhan masyarakat Kabupaten Wajo soal mahalnya harga beras belakangan ini mendapat tanggapan dari Perum Bulog Cabang Wajo. Pasalnya, sejak program Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dihentikan, harga kebutuhan pokok tersebut terus melonjak di pasaran.
Pimpinan Bulog Wajo, Firman Mando, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi beras tanpa penugasan resmi dari pemerintah pusat.
“Kami paham keresahan masyarakat akibat gejolak harga beras. Tapi Bulog ini hanya pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Sampai hari ini, belum ada instruksi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan kembali beras SPHP,” ujar Firman kepada Pedoman Rakyat, Selasa (2/7/2025).
Firman mengungkapkan, terakhir kali program SPHP dijalankan pada 30 Maret 2025, menjelang Lebaran. Setelah itu, distribusinya dihentikan, menunggu perintah selanjutnya dari pemerintah pusat.
“Komando tertinggi tentu Presiden, namun secara teknis semua instruksi berasal dari Bapanas,” tambahnya.
Meski distribusi SPHP belum berjalan, Bulog Wajo tetap melakukan intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Dalam kegiatan ini, Bulog menjual beras dengan harga Rp15.000 per kilogram—harga maksimal untuk kategori beras premium—bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan di berbagai kelurahan dan desa.
“Kami tahu masyarakat sangat menanti SPHP karena harganya hanya Rp 12.000 per kilogram. Tapi tanpa penugasan, kami tidak bisa menyalurkan. Sementara ini, kami bantu lewat GPM,” tutur Firman.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga kini belum ada alokasi kuota resmi dari pusat untuk penyaluran SPHP tahun 2025. Dari total 1,5 juta ton yang disiapkan secara nasional, distribusinya akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing provinsi dan cabang. (Deden)
