PEDOMANRAKYAT, WAJO - Lonjakan harga beras selama tiga bulan terakhir membuat warga Kabupaten Wajo semakin terjepit, sejak distribusi beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan) dihentikan, masyarakat kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Indo Tenri, ibu rumah tangga asal Kecamatan Tempe, mengaku sangat terdampak. Ia mengeluhkan harga beras yang kian tak terjangkau bagi keluarga kecil.
“Sekarang harga beras mahal sekali, kami kesulitan karena tidak ada lagi beras SPHP yang murah, mau tidak mau harus beli yang mahal,” keluhnya.
Menyikapi keluhan warga, Ketua Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif, SH, menyatakan keprihatinannya dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini.
Menurutnya, meski penghentian distribusi beras SPHP merupakan keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas), DPRD tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dampaknya ke masyarakat.
“Baru saya dengar bahwa beras SPHP sudah tidak ada lagi di pasaran, ini jelas menyulitkan masyarakat kecil," tuturnya.
"Saya akan agendakan rapat kerja dan memanggil langsung pimpinan Bulog untuk mencari solusi terbaik,” tegas Herman kepada Pedoman Rakyat, Kamis (3/7/2025) melalui pesan WhatsApp.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah dan DPRD untuk memastikan pasokan beras kembali stabil dan terjangkau. (Deden)
