PEDOMANRAKYAT, WAJO -- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang menyelenggarakan Business Development Service (BDS) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pitumpanua ini diikuti oleh sekitar 50 pelaku UMKM setempat (Selasa, 1/7/2025).
Kegiatan BDS ini merupakan hasil kolaborasi antara DJP dan Pemerintah Kecamatan Pitumpanua sebagai bentuk upaya mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.
Business Development Service (BDS) adalah metode penyuluhan perpajakan yang dipadukan dengan pelatihan pengembangan usaha. Tujuan utama program ini adalah memberikan edukasi kepada pelaku UMKM agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik sekaligus memiliki daya saing dalam mengembangkan bisnis mereka, terutama di era digital.
Acara dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Pitumpanua, Arriyanti Marzuki, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DJP atas inisiatif kegiatan tersebut.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Banyak ilmu yang diperoleh peserta, mulai dari pemahaman tentang kewajiban perpajakan hingga strategi untuk mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik," ungkap Arriyanti.
Dalam kegiatan tersebut, Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Watampone menyampaikan materi terkait proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak bagi wajib pajak UMKM, dengan pendekatan yang sederhana dan aplikatif.
Sesi berikutnya diisi oleh Asriadi, Pimpinan PT Wajo Amanah Multimedia, yang memberikan pelatihan tentang strategi pemasaran digital. Materi mencakup pemanfaatan media sosial,
marketplace, hingga praktik langsung membuat dan mengelola toko online untuk meningkatkan jangkauan pemasaran produk.
Peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan serta keterlibatan aktif dalam diskusi, khususnya pada sesi tantangan digitalisasi usaha dan cara memulai penjualan secara daring.
Secara terpisah, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Sigit Purnomo, menyampaikan bahwa kegiatan BDS merupakan bagian dari strategi pembinaan kepatuhan pajak yang berkelanjutan, sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"DJP tidak hanya hadir sebagai institusi pemungut pajak, tetapi juga mitra strategis pelaku usaha, khususnya UMKM. Melalui kegiatan BDS, kami ingin menciptakan ekosistem UMKM yang sadar pajak, adaptif terhadap perubahan, dan mampu berkembang secara berkelanjutan," ujar Sigit.
Ke depan, kegiatan BDS akan terus digelar di berbagai wilayah kerja DJP Sulselbartra sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan perluasan basis pajak melalui pembinaan yang berorientasi pada pertumbuhan. (AaN)
