PEDOMAN RAKYAT - MAROS. SMAN 3 Maros diduga melakukan pungutan iuran sekolah kepada siswa sebesar Rp. 85.000 per bulan, yang totalnya mencapai Rp. 510.000 per semester.
Orang tua siswa mengeluhkan bahwa pungutan ini di luar dari iuran komite yang dibayarkan per tahun.
Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah yang melarang pungutan biaya pendidikan di sekolah dasar dan menengah.
Peraturan yang Dilanggar seperti Permendikbud No. 75 Tahun 2016: Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali murid.
Permendikbud No. 60 Tahun 2011: Melarang pungutan biaya pendidikan di sekolah dasar dan menengah.
PP No. 48 Tahun 2008: Pungutan harus memenuhi prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
PP No. 17 Tahun 2010: Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik.
Menanggapi hal, Plt SMAN 3 Maros Didik Muhyari,S.Pd menyampaikan ia sementara melakukan penelitian terkait laporan ini.
Pasalnya, ia baru menjabat di sekolah tersebut. Ia juga berjanji akan melakukan jumpa pers untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait laporan itu dengan mengundang komite sekolah dan semua pihak yang terkait.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan secara tegas bahwa pihak sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada peserta didik apapun nama dan bentuk.
"Sedangkan untuk komite sekolah, tidak boleh lagi dipungut berupa iuran, akan tetapi diupayakan berbentuk sumbangan berupa barang. Contohnya jika sekolah akan melakukan pembangunan, maka pihak komite dapat memberikan bantuan berupa semen dan lainnya kepada sekolah. Jadi tidak berupa penagihan iuran kepada peserta didik lagi," ungkapnya ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (9/7/2025).
Ombudsman RI Sulsel, Hasrul Eka Putra, menyarankan agar Dinas Pendidikan Sulsel melakukan investigasi internal terkait laporan ini.
" Karena kami di Ombudsman Sulsel mengacu kepada peraturan yang ada, sedangkan terkait iuran sekolah yang dipungut oleh sekolah harus dicermati dengan serius oleh Disdik Sulsel," ucapnya.
Ia juga menyarankan agar orangtua siswa yang merasa dirugikan dapat melaporkan langsung ke Disdik Sulsel atau ke Ombudsman Sulsel.
"Semua laporan kami tindaklanjuti dan pelapor kami akan lindungi dari intimidasi dari pihak sekolah atau dari pihak manapun," tegasnya.
Hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin belum berkomentar terkait hal ini. ( ab )
