PEDOMANRAKYAT, MEDAN - Massa Majelis Zikir As-Sholah (Mazilah) menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dalam salah satu tuntutannya massa meminta agar PN Medan menunda eksekusi lahan seluas 4,05 hektare (Ha) milik anggota Mazilah, Muhammad Nur Azaddin yang berada di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.
"Kembalikan tanah milik saudara kami Muhammad Nur Azaddin. Kami mohon kepada PN Medan agar menunda eksekusi sampai putusan Inkcrah," tegas Koordinator Aksi yang juga Ketua DPW Mazilah Deliserdang, Syamsir Bukhori, Senin (14/7/2025).
Lebih jauh diketahui, saat ini, Muhammad Nur Azaddin sedang melakukan proses pembatahan/ perlawanan di Pengadilan Negeri (PN) Medan (Derden Verzet). Jadi, semua pihak harus menunggu sampai semua selesai.
"Kami tidak akan tinggal diam kalau keluarga kami diperlakukan semena-mena. Kami tidak mengintervensi, kami hanya melakukan kontrol sosial," jelasnya.
Di akhir orasinya, massa mengultimatum PN Medan jika tidak mengindahkan tuntutan mereka, maka massa Mazilah akan turun dengan jumlah yang lebih banyak lagi.
"Kami tidak mengintervensi, tapi kami melakukan kontrol sosial. Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi jangan salahkan kami jika membawa massa yang lebih banyak lagi ke PN Medan," tegasnya.
Puas berorasi damai di depan PN Medan, massa aksi bergerak ke objek tanah di Jalan Pancing I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Disaksikan tim pengacara, massa memasang pelang berisikan pengumuman "Tanah ini seluas +/- 40.500 m2 yang terletak di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, saat Ini sedang dalam proses Pembantahan/ Perlawanan di Pengadilan Negeri Medan. Terdaftar dengan register 584/PDT.BTH/2025/PN Medan."
Tim Pengacara Muhammad Nur Azaddin, Dr. (Cand) Yusri Fahri, SH, MH didampingi, Iskandar, SH, Mursida, SH dalam keterangannya mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan perlawanan/ bantahan (Derden Verzet). Pihaknya juga sudah menyurati Ketua PN Medan terkait penundaan eksekusi.
"Kami juga sudah menyurati MA dan KY dan rencananya pada 15 Juli 2025 kami akan ke Mabes Polri ke Satgas Mafia Polri terkait kasus ini dan juga Komnas HAM," jelasnya.
Perkara yang terjadi ini merupakan sengketa dengan pihak yang tidak kami ketahui dasar kepemilikan lahan. Sampai ke Pengadilan dengan 15 terbantah yang mengakui lahan tersebut melalui alas hak Grant Sultan. Namun, informasi itu langsung kami konfirmasi ke Kesultanan Deli langsung yang menyebutkan bahwa di atas objek sengketa ini tidak ada tanah Sultan Deli. Objek ini adalah tanah konsesi, dan objek yang disengketakan ini bukan berada di lokasi ini. Kalau mengacu pada Grant Sultan Nomor. 1657 ini berada di Jalan Brigjen Katamso.
"Terkait Grant Sultan yang menjadi alasan hak atas objek tanah ini di PN Medan kami duga palsu dan kami telah melaporkannya ke Polda Sumut dengan dugaan pemalsuan surat. Ada 15 orang yang kami laporkan ke Polda Sumut," pungkasnya. (*)
