Aliansi Masyarakat BTP Gugat Transparansi Penerimaan Siswa di SMAN 21 Makassar

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

“Jika pendidikan hanya menjadi hak mereka yang mampu membayar, maka keadilan sosial sedang runtuh di depan mata,” tutup pernyataan Ikhsan itu.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Aliansi Masyarakat BTP juga melakukan penyegelan terhadap sekolah dengan mengelas pintu gerbang sebagai bentuk protes.

Sementara itu, warga sekitar sekolah, salah satunya Ibu Fatmawati, mengeluhkan rendahnya jumlah siswa dari lingkungan sekitar yang diterima di SMAN 21 Makassar.

“Hanya sekitar dua persen saja warga sekitar yang lolos, itu pun melalui jalur afirmasi,” ujarnya.

Sekitar pukul 16.00 WITA, massa kemudian bergerak menuju Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Menanggapi hal tersebut, Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Kusuma mengungkapkan, kalau sesuai aturan, rombongan belajar (rombel) itu akan ditutup ketika mencapai 12, sedangkan satu rombel itu 36 siswa.

“Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait wilayah-wilayah padat penduduk, supaya Sulsel bisa mendapatkan jatah 1/40 (1 kelas 40 siswa, red),” ucapnya saat menerima perwakilan demonstran di ruang kerjanya.

Dalam permen dikdasmen, lanjutnya, memungkinkan untuk mengisi rombel hingga 40 siswa, namun hal tersebut harus memiliki kriteria-kriteria atau aturan yang berlaku.

Saat ditanya oleh media ini terkait kebijakan yang diberikan kepada Aliansi Masyarakat BTP yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini, Nur Kusuma mengatakan, kami telah mengusulkan ke Kemendikdasmen agar anak-anak kita di Sulsel bisa diakomodir di SMA-SMA Negeri.

“Ketika hal tersebut tidak memungkinkan (usulan ke Kemendikdasmen agar anak-anak di wilayah padat penduduk agar diakomodir di SMA-SMA Negeri, tidak diindahkan, red), maka anak-anak tersebut akan kita tempatkan di SMA Negeri 25,” timpalnya.

Baca juga :  DPD Lidik Pro RI Temui Rektor UIN, Undang Hadiri Seminar di Wajo

Ketika ditanya lagi terkait nasib anak-anak calon siswa di wilayah BTP itu, ia menuturkan, setiap anak itu memiliki hak untuk menuntut ilmu yang layak dalam artian setiap anak itu harus sekolah.

Nur Kusuma juga tidak menampik, terdapat beberapa sekolah swasta diseputaran Bumi Tamalanrea Permai (BTP) yang telah bekerjasama dengan Disdik Sulsel.

“Nah, SMA-SMA Swasta tersebut bisa jadi alternatif bagi calon siswa di wilayah tersebut,” Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nur Kusuma menandaskan. (Hdr)

1
2
TAMPILKAN SEMUA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Penuh Kedamaian, Bupati Sinjai Terima Aksi Demonstrasi

PEDOMANRAKYAT, SINJAI -- Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif bersama Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda menemui massa aksi demonstrasi...

Aksi Damai, Demonstran dan Forkopimda Soppeng Duduk Bersama 

PEDOMANRAKYAT , SOPPENG - Sekitar 80 massa yang tergabung dalam Aliansi Soppeng Menggugat termasuk dari HMI turun menggelar...

Warga Bera  Gelar Pesta Adat Pattaungeng

PEDOMANRAKYAT ,SOPPENG – Sebagai rasa syukur atas hasil panen, warga Dusun Bera Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa menggelar acara...

Kepala BPOM Taruna Ikrar Ajak Semua Elemen Jaga Suasana Kondusif, Imbau Aksi Tetap Damai

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, mengajak seluruh elemen bangsa untuk...