PEDOMAN RAKYAT - MAKASSAR. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari PT. IramaSuka Tour and Travel pada 23 Juli 2025 di Balai Kota Makassar.
Audiensi ini membahas rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) ke-6 yang akan digelar di Kota Makassar pada 24–27 Juli 2025,
melibatkan lebih dari 1.200 peserta dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka peluang luas bagi pelaku UMKM, sektor pariwisata, dan industri perhotelan.
Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Munas tersebut, serta menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar selalu terbuka untuk kolaborasi kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menghadirkan ekosistem pariwisata yang ramah, modern, dan terintegrasi, serta memberikan ruang partisipatif bagi semua elemen masyarakat untuk tumbuh bersama.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama PT. IramaSuka, Didi Leonardo Manaba, menyampaikan bahwa 372 peserta telah terdata mengikuti rangkaian wisata di Sulawesi Selatan, meliputi Kota Makassar, Gowa, Maros, dan daerah lainnya.
Sebanyak 98 orang juga dijadwalkan mengunjungi Pulau Samalona, salah satu ikon wisata bahari Kota Makassar.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, turut menyatakan dukungannya dan menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata siap mensupport pelaksanaan kegiatan ini.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota dalam audiensi ini, Zainal Ibrahim, (Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan), Achmad Hendra Hakamuddin, (Kepala Dinas Pariwisata), Firnandar Sabara, (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah).
Sementara dari pihak PT. IramaSuka turut hadir Komisaris Farah Wasilah, staf Kiky dan Elha, serta perwakilan Panitia JSIT.
Dengan spirit kolaborasi, audensi ini menjadi langkah awal untuk menyukseskan Munas JSIT ke-6 di Makassar, dan mempertegas komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan Kota Makassar sebagai pusat kegiatan nasional yang unggul dalam pelayanan, inklusif dalam penerimaan, aman dalam pelaksanaan, dan berkelanjutan dalam dampaknya. ( ab )