PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Administrasi Rumah Tangga (ART) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.
Namun, hingga Selasa, 23 Juli 2025, belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum yang berlarut-larut ini mulai memantik kecurigaan dan kritik dari kelompok masyarakat sipil.
“Sudah puluhan saksi yang diperiksa,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, kepada wartawan saat dikonfirmasi di Makassar.
Meski demikian, Soetarmi menolak mengungkap identitas para saksi maupun hasil sementara dari pemeriksaan yang telah dilakukan.
Ia hanya menyebut tim penyelidik terus bekerja dan akan melangkah ke tahap berikutnya jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Sikap tertutup dan lambannya perkembangan perkara ini mendorong Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi untuk angkat suara.
Lembaga yang selama ini aktif mengawal kasus-kasus korupsi di wilayah timur Indonesia itu mendesak Kejati Sulsel bersikap lebih progresif dan transparan.
“Kami mendesak Kejati Sulsel agar tidak hanya berhenti di penyelidikan. Jika memang telah ada indikasi kuat dan bukti permulaan cukup, segera naikkan ke tahap penyidikan,” ujar Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kamis, 24 Juli 2025.
Kadir menilai penanganan kasus ini akan menjadi cermin komitmen Kejati dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Menurutnya, kasus-kasus korupsi di sektor legislatif kerap luput dari perhatian karena menyangkut aktor-aktor politik yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan daerah.
“Jangan sampai masyarakat melihat hukum hanya tajam ke bawah. Anggaran ART itu bersumber dari uang rakyat. Bila ada indikasi penyimpangan, siapa pun pelakunya harus bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya.
ACC Sulawesi juga menyerukan agar Kejati membuka ruang bagi partisipasi publik. Mereka menilai keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses hukum bisa menjadi alat kontrol agar penanganan perkara tidak terdistorsi oleh kepentingan politik atau tekanan dari elite lokal.
Di balik tuntutan tersebut, isu soal dugaan penyelewengan anggaran dalam kegiatan rumah tangga DPRD Tana Toraja memang mulai menyeruak sejak akhir 2024.
Sejumlah sumber menyebut adanya kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan, termasuk indikasi penggelembungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan fiktif. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari Sekretariat DPRD maupun pihak penyidik.
Upaya media ini untuk meminta keterangan kepada pimpinan DPRD dan pejabat Sekretariat DPRD Tana Toraja juga belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pernyataan resmi yang dikeluarkan.
Soetarmi menyatakan penyelidikan masih berjalan dan Kejati berkomitmen menuntaskan perkara ini sesuai prosedur.
“Kami terus mengumpulkan bahan keterangan. Jika alat bukti sudah terpenuhi, tentu akan kami tingkatkan,” katanya.
Meski belum melangkah ke penyidikan, ACC Sulawesi berharap Kejati tidak menunggu tekanan publik lebih besar untuk bertindak.
“Kejaksaan punya kewenangan penuh menindak. Jangan sampai publik melihat ada perlakuan istimewa karena yang diperiksa berasal dari lingkungan kekuasaan lokal,” ujar Kadir.
Kasus dugaan korupsi ART DPRD Tana Toraja menjadi batu uji bagi Kejati Sulsel, apakah mereka mampu membongkar praktik penyalahgunaan anggaran yang kerap tertutup rapat oleh tembok birokrasi daerah, Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi menandaskan. (Hdr)
