ketidakpatuhan investor dan atau Perusahaan adalah bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan konstitusi negara, dan hal ini adalah tamparan telak khususnya bagi seluruh anggota DPRD Maros yang merupakan lembaga legislasi dan pengawasan.
Dalil pertumbuhan ekonomi dari aspek Industri bukan berarti membiarkan pihak investor mengangkangi Undang-Undang Dan Konstitusi Negara.
Oleh karena itu, kami ingatkan pejabat terkait agar tidak masuk angin di hadapan Investor. Kami mendesak Bupati maros untuk mengevaluasi Dinas Perizinan dan Dinas ketenagakerjaan terkait polemik tenaga kerja di PT. New Era Block.
Kemudian terhadap DPRD Maros kami mendesak agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka untuk umum, serta melakukan sidak bersama untuk menepis kecurigaan publik bahwa sikap diam DPRD Maros hari ini karena adanya kepentingan pribadi dan kelompok hingga keberpihakan pada perusahaan bukan kepada negara dan rakyat. (Nuryadin)
