PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran ini mencakup dukungan komprehensif mulai dari sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan.
“Tadi Presiden dalam pidatonya menekankan pentingnya memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu tahun 2026, anggaran Rp164,4 triliun kami arahkan untuk mendukung petani, nelayan, dan seluruh rantai pasok pangan nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan 2026, Jum’at (15/8/25).
Sri Mulyani mengatakan untuk mendukung sisi produksi, alokasi anggaran ketahanan pangan tahun 2026 mencapai Rp114,1 triliun.
Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, pembangunan bendungan, serta jaringan irigasi.
“Dukungan ini juga mencakup program cetak sawah baru, bantuan benih unggul, dan pengembangan kawasan pertanian strategis, DAK hingga Dana Desa Ketahanan Pangan. Anggaran ini guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Menkeu Sri.
Kemudian, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk memastikan masyarakat dapat menikmati harga pangan yang terjangkau. Dana ini digunakan untuk program bantuan kerawanan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat berpendapatan rendah agar tetap dapat mengakses pangan bergizi dengan harga terjangkau,” jelas Menkeu.
