PEDOMANRAKYAT, BONE – Aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone yang berujung bentrokan menuai sorotan.
Meski penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, aksi tersebut dinilai tercoreng karena adanya mobilisasi massa dari luar daerah serta indikasi adanya keterlibatan tim sukses pada Pilkada Bone 2024 yang belum menerima kekalahan.
Pengamat Politik dan juga akademisi Unhas, Prof Sukri Tamma menilai, jika demonstrasi memang lahir dari keresahan masyarakat Bone, semestinya yang turun ke jalan adalah warga Bone sendiri. Kehadiran massa dari luar justru memunculkan pertanyaan soal maksud dan tujuan aksi.
“Kalau masyarakat luar Bone ikut turun, tentu ini dipertanyakan. Apakah benar ada keterkaitan langsung, atau justru hanya dimobilisasi untuk kepentingan tertentu,” ujarnya, saat dimintai pandangan, Kamis (21/8/2025).
Selain itu, keterlibatan sejumlah mantan tim sukses di Pilkada Bone 2024 lalu juga menguatkan dugaan adanya motif politik.
Menurutnya, ada dua kemungkinan: sebagian tim sukses ingin mengingatkan bupati agar kembali pada perjuangan awal, atau sebaliknya, aksi tersebut dilatarbelakangi kekecewaan pribadi karena kepentingan mereka tidak terpenuhi.
“Isu PBB ini memang sensitif. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkannya untuk menyerang pemerintah daerah saat ini,” jelasnya.
