Demo di Bone ini memang sarat kepentingan. Ada pembelokan fakta tentang besaran kenaikan dan objek yang dikenai pajak.
Di masyarakat dihembus isu kenaikan pajak 300 persen yang akan berlaku untuk semua pemilik tanah dan bangunan. Padahal, kenyataan tidak seperti itu.
Temuan aparat, di lapangan kuat indikasi demo ini ditunggangi oleh pihak tertentu yang move on dari pemilihan bupati.
Di sisi lain, langkah Pemkab Bone dibawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, pun akhirnya membatalkan kenaikan PBB dinilai sudah tepat.
Kebijakan tersebut dianggap bijak karena mampu meredam keresahan warga tanpa menambah beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi sulit saat ini.
“Pemerintah sudah menunjukkan sikap bijaksana. Kenaikan PBB dibatalkan agar masyarakat tidak semakin kesulitan. Itu bukti pemerintah masih mendengar aspirasi rakyatnya,” tambahnya.
Ia menegaskan, berbeda pandangan dalam demokrasi adalah hal wajar. Namun, mobilisasi massa luar daerah dan kepentingan politik praktis sebaiknya tidak mengganggu harmoni masyarakat Bone. (*)
