PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak generasi muda dan pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mengubah pola pikir, bekerja kreatif, dan berintegritas demi kemajuan bangsa.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kuliah umum daring yang digelar Politeknik STIA LAN Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025 yang diikuti lebih dari 1.000 peserta.
“Kalau ingin sukses, jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja luar biasa, kreatif, dan di luar ekspektasi atasan, itu yang akan membuat kalian melompat dalam karier. Jadilah orang yang membuat pimpinan sedih jika kalian tidak hadir,” tegas Mentan Amran.
Dalam paparannya, Mentan Amran membagikan pengalamannya sebagai pegawai negeri selama 21 tahun, dosen tetap selama 13 tahun, hingga menjabat Menteri Pertanian dua periode.
Ketua Umum Ikatan Akumni (IKA) Universitas Hasanuddin ini juga menyinggung sejumlah penghargaan yang pernah diterima, seperti Satya Lancana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 dan Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kinerjanya.
Lebih lanjut, Mentan Amran menyoroti strategi pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Target awal Presiden yang semula ditetapkan dalam empat tahun sempat dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan ditargetkan satu tahun.
“Kalau tidak ada tantangan seperti perubahan iklim, hampir pasti swasembada sudah tercapai pada 2025,” jelasnya.
Ia juga mengutip proyeksi lembaga pangan dunia, Food and Agriculture Organization (FAO), dalam Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets edisi Juni 2025, yang menyebut produksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026.
Sementara itu, laporan Rice Outlook dari USDA edisi April 2025 memproyeksikan produksi pada musim tanam 2024/2025 sebesar 34,6 juta ton.
Mentan Amran mengingatkan bahwa Indonesia adalah pasar pangan strategis yang tidak diinginkan banyak negara untuk mencapai kedaulatan pangan, karena hal itu akan menurunkan impor dan harga global.
“Tidak ada satu negara pun di dunia yang ingin Indonesia berdaulat pangan,” ujar Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
