PEDOMANRAKYAT, PINRANG - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Pemkab dan DPRD Pinrang bersama aliansi mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil (KOMPI) Pinrang terkait penyesuaian tarif PBB-P2 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pinrang, berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari personil gabungan TNI dan Polri, Rabu (3/9).
RDP ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Nasrun Paturusi yang juga dihadiri Bupati Irwan Hamid, Wabup Sudirman Bungi, Kapolres AKBP Edy Sabhara, Dandim 1404 Letkol Inf L. Manuhua beserta pihak-pihak terkait lainnya.
Afandi Paserei, perwakilan KOMPI Pinrang menyebut, menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 44 persen yang tidak berpihak kepada rakyat. Afandi menilai, kenaikan tarif ini dilakukan secara sepihak tanpa pelibatan masyarakat. Apalagi, katanya, kenaikan tersebut tidak pernah disosialisasikan pemerintah. Nanti masyarakat mengetahuinya setelah muncul di pemberitaan media massa.
"Pola komunikasi pemerintah yang tidak transparan ini justru menimbulkan keresahan publik. Padahal, ini merupakan kebijakan yang menyentuh hajat hidup masyarakat, tapi kenapa informasinya justru datang terlambat?” ujarnya.
Apandi juga menilai, dalih pemerintah soal kenaikan PBB-P2 yang didasarkan pada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak adil. Kebijakan itu, menurutnya, hanya melihat nilai jual tanah tanpa mempertimbangkan produktivitas lahan garapan masyarakat.
“Setiap tahun hasil produksi lahan pertanian justru menurun. Kalau harga tanah naik tapi hasil panen turun, bagaimana bisa masyarakat dapat menanggung beban pajak yang lebih tinggi?” tegasnya.
Affandi meminta, pemerintah dapat masih banyak sumber pendapatan alternatif yang bisa dikembangkan pemerintah jika serius ingin membangun Pinrang. Mulai dari optimalisasi aset daerah, pengelolaan pariwisata, hingga sinergi dengan sektor swasta.
Menaggapi hal itu, Bupati Pinrang, Irwan Hamid mengatakan, penyesuaian tarif PBB-P2 ini dilakukan dengan kajian yang matang, didasari regulasi serta rekomendasi dari BPK dan KPK. Di mana, rekomendasi itu menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Irwan juga mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat yang tergabung dalam KOMPI, dalam mengawal kebijakan daerah.
“Kami mengapresiasi peran masyarakat dalam memberikan masukan dan mengawal kebijakan ini. Namun perlu dipahami, penyesuaian ini bukan tanpa dasar, tetapi hasil kajian dan rekomendasi resmi. Karena itu, kami tetap membuka ruang diskusi bersama, termasuk menggali potensi PAD lain di luar sektor PBB-P2,” kata Bupati Irwan.
Bupati Irwan juga mengusulkan untuk membentuk tim khusus yang melibatkan perwakilan masyarakat guna membahas lebih lanjut arah kebijakan peningkatan PAD Pinrang.
Sementara Wabup Sudirman menyebut bahwa peningkatan PAD harus terus diperkuat dalam menopang pembangunan di berbagai sektor pelayanan publik.
“Hasil kolektif dari PBB-P2 adalah modal besar bagi pemerintah untuk membenahi infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, hingga sarana pelayanan publik lainnya. Pada akhirnya, manfaatnya akan kembali untuk masyarakat Pinrang,” sebutnya. (busrah)
