Sementara saat demo di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, massa mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution mengevaluasi dan mencopot Faisal Hasrimy dari jabatannya.
Mereka menilai Faisal tidak pantas memimpin OPD karena namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi besar tersebut.
Apresiasi
Sebelumnya, Jonson David Sibarani selaku penasihat hukum (PH) mantan Kadisdik Kabupaten Langkat Dr Saiful Abdi Siregar mengapresiasi tindakan penggeledahan di kantor disdik yang dilakukan tim penyelidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, pekan lalu.
Menurutnya, langkah hukum tersebut nantinya dapat membongkar tuntas siapa saja aktor yang sesungguhnya berada di balik proyek fantastis tersebut.
“Mungkin banyak pihak yang bingung atas apresiasi kami. Publik selama ini digiring seolah-olah klien kami, Saiful Abdi Siregar, adalah otak dari pengadaan smartboard ini. Padahal, hal itu sangat keliru,” ujar Jonson, CEO Kantor Hukum Metro.
Saat proyek pengadaan Smart Board dan Meubilair direncanakan dan direalisasikan, kliennya sudah tidak aktif di kantor karena terjerat perkara lain. Ia menegaskan, sejak awal Saiful Abdi tidak pernah menyetujui proyek ini karena nominalnya yang terlalu besar dan tidak wajar untuk satu item pengadaan di Dinas Pendidikan.
“Ada kekuatan besar yang memaksa proyek ini terlaksana. Bahkan, menurut klien kami, ada penguasa yang memberikan tekanan dan ancaman. Anggaran tiba-tiba muncul di APBD Perubahan 2024, proses tender direkayasa, dan serah terima barang dilakukan dalam hitungan hari. Ini semua adalah skenario yang sangat tidak masuk akal,” urainya.
Yang lebih mengejutkan, Jonson menemukan adanya sejumlah dokumen dengan tanda tangan kliennya yang dipalsukan. (*)
