“Kita sedang mengupayakan kalau bisa direvisi UU ini, yang pertanian dari opsional menjadi wajib. Negara kita berbasis agriculture tradisional, kita dorong menjadi industri. Selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir kepada negara lain dan menjadi pemain dominan di dunia,” jelasnya.
Lebih jauh, Tito menekankan bahwa industrialisasi pertanian menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menghasilkan produk bernilai tambah akan terus didorong.
Ia mencontohkan Selandia Baru yang berhasil menjadi salah satu negara paling sejahtera di dunia dengan mengandalkan sektor agrikultur dan peternakan. Negara tersebut mampu mengolah produk turunannya seperti susu, keju, dan yogurt hingga menjadi komoditas unggulan yang mendunia.
Ia menegaskan, jika pertanian benar-benar dijadikan program wajib daerah, maka Indonesia tidak hanya akan mampu memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global melalui produk hilir bernilai tambah. Dengan begitu, target untuk keluar dari jebakan negara menengah pada 2045 semakin nyata untuk diwujudkan.
“Ini bisa mengangkat kita keluar dari jebakan negara kelas menengah, lebih cepat dari prediksi di 2045,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong sinergi bersama pemerintah daerah guna mempercepat program pengembangan hilirisasi komoditas strategis perkebunan. Ia optimistis dengan kerja bersama, kejayaan perkebunan Indonesia dapat kembali diraih.
“Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak Ibu semua. Kita gandengan tangan. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa superpower,” pungkasnya. (*)
